Sejarah yang membuktikan gagalnya pembangunan pada era orde baru lebih mengarah pada persoalan kebijakan moneter, dalam hal ini kebijakan perbankan yang tidak di ikuti oleh sistem pengawasan yang ketat. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa hancurnya perekonomian ini lebih disebabkan oleh fundamental ekonomi yang lemah dan struktur ekonomi Indonesia yang masih bebasis sempit, namun kedudukan sistem kelembagaan keuangan dan manajemen moneter telah ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada terdakwa-terdakwa lainnya.
Hancurnya perekonomian pada masa orde baru di tandai dengan adanya kebijakan pemerintah yang dikenal dengan Paket Oktober 1988 (Pakto 1988) yang mendorong ekspansi besar-besaran bisnis perbankan, namun tidak di imbangi oleh sistem pengawasan yang memadai. Pada hal rapuhnya sistem dalam perbankan itu akan berimbas pada hancurnya tatanan dunia bisnis sebuah bangsa sebagaimana krisis yang yang terjadi pada 1997 macetnya dana mikro diperusahaan akibat goncangan disektor perbankan mengakibatkan pihak swasta kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek untuk membayar cicilan utang.
Namun selain proses kebijakan yang lemah juga krisis yang terjadi pada tahun 1997 juga tidak lepas dari peran politisi yang hanya memikirkan dirinya dan kelompoknya saja. Akibatnya upaya untuk menggerakan roda perekonomian indonesia tak ubahnya seperti memaksa sebuah lokomotif tua berjalan diatas bantalan-bantalan rel yang seharusnya juga perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum rel menuju tempat pemberhentian berikutnya masih akan dibangun.
Dalam masa pemerintahan orde baru sistem ekonomi dibagi ke dalam empat tahap. Dalam kabinet pembangunan I, pembangunan Indonesia masih dalam episode konsolidasi, rehabilitasi dan stabilisasi. Episode ke dua adalah masa pertumbuhan yang di dukung oleh produksi ekstraktif dan bahan mentah, tidak hanya berupa minyak, tapi juga timah dan hasil hutan.
Pada episode ini, sektor sekunder dicirikan oleh kebijakan industrialisasi subtitusi impor. Episode ketiga adalah masa setelah berakhirnya boom minyak dari 1982-1988, yang disebut era penyesuaian sttruktural, atau era deregulasi. Sedangkan episode ke empat adalah episode yang paling dramatis, karena dalam periode ini pemerintah melakukan penyesuaian radikal yang cenderung mengubah makna pembangunan menjadi bisnis, memompa sektor jasa dan perdagangan barang konsumsi menengah keatas di perkotaan.
Sebuah langkah strategis yang paling dominan yang dilakukan pada saat-saat awal pemerintahan orde baru adalah melakukan tindakan-tindakan progresif dengan memfasilitasi dan memobilisasi potensi ekonomi yang paling mudah diproduksi untuk menggerakan roda perekonomian yang berorientasi pasar.
Dalam sebuah kebijakannya pemerintah orde baru hanya memperhatikan dan mementingkan masuknya investor asing dari pada mobilisasi dana investor dalam negeri. Dalam masa ini pemerintah memainkan peran sebagai fasilitator, disamping itu juga pemerintah indonesia mulai memainkan peran sebagai agen pembangunan ekonomi disamping agen pembangunan sosial dan politik.
Dengan melalui hubungan-hubungan khusus  dengan para elite politik dalam pemerintahan, beberpa pengusaha berhasil memperoleh banyak kemudahan dalam memperoleh banyak kemudahan dalam memperoleh hak-hak istimewa, seperti monopoli, duapoli, atau oligopoli. Dari segi kebijakan, para pengusaha klien tersebut merupakan orang-orang yang diuntungkan oleh UU Penanaman Modal Dalam Negeri yang diterbitkan oleh pemerintah.
Meski dapat menikmati hak-hak istimewa dari hubungan kekuasaan dan kebijakan ekonomi yang diterbitkan pemerintah Orde Baru, namun posisi para pengusaha swasta domestik secara keseluruhan berada dibawah subordinasi dari kekuatan politik dan ekonomi pemerintah.
Tanpa disadari, baik oleh pemerintah maupun oleh para ahli ekonomi, perkembangan bisnis sektor properti yang di canangkan GBHN 1988 telah mengkondisikan perekonomian indonesia berbelok arah ke bisnis-bisnis lokasi dan komersialisasi ruang strategis bagi publik sebagai instrumen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Tumbuhnya kota-kota baru dan calon-calon kawasan industri diwilayah pinggiran-pinggiran kota jakarta mendorong pengusaha dan pemerintah indonesia untuk menjadikan sektor infrastruktur perhubungan seperti jalan tol sebagai salah satu sektor bisnis unggulan.
Perubahan tujuan pembangunan kearah bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem kekuasaan absolut tidak mampu dihentikan oleh kemenangan gagasan mengenai pembangunan ekonomi, tetapi oleh pembusukan di dalam struktur ekonomi itu sendiri dengan resiko biaya yang cukup besar. Dari berbagai analisis asing mengemukakan bahwa krisis ynag melanda indonesia disebabkan oleh beberapa faktor.
