Tapi jabatan dalam birokrasi adalah jabatan yang ditunjuk, sehingga mereka akan ditunjuk dan dipercayakan menduduki posisi tertentu dalam birokrasi ketika ada bantuan mereka kepada penguasa terpilih, baik dukungan materi maupun dukungan dalam politik. Pada titik ini akses birokrasi akan terlibat dalam proses politik praktis karena ketiadaan aturan dan mekanisme dalam perekrutan jabatan dalam sistem birokrasi yang ada saat ini.
Kekuatan politik dalam mempengaruhi mekanisme dalam birokrasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Persoalan campurtangan politik dalam sistem birokrasi bukan hal baru, bahkan sebelumnya sudah terjadi perdebatan tentang hal ini dimana ada argumen yang mengharuskan adanya dikotomi antara politik dan birokrasi. Proses dikotomi ini tidak akan pernah terjadi, mengingat jabatan kekuasaan diperoleh melalui mekanisme politik karena yang menunjuk dan menentukan posisi dalam birokrasi ditentukan oleh sistem politik.
Ketika mekanisme politik memiliki kekuasaan untuk menunjuk dan mengangkat posisi dalam birokrasi maka dengan sendirinya sistem birokrasi itu sendiri tunduk pada keinginan politik. Dalam hal ini politik dengan sendirinya masuk dan mengepalai sistem birokrasi.