Adakah Keseriusan Pemerintah Dalam Menyikapi PPN 12%?

Pada per  1 Januari 2025, pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga barang dan jasa, mulai dari kebutuhan pokok hingga layanan kesehatan, akan melonjak tajam.

Ekonomi kita belum sepenuhnya pulih, dan kebijakan ini hanya akan memperburuk keadaan. Kenaikan PPN 12% jelas akan membuat banyak orang semakin kesulitan. Pemerintah seharusnya fokus pada pemulihan ekonomi yang lebih inklusif, bukan membebani rakyat dengan pajak yang lebih tinggi.

Namun menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyatakan bahwa PPN 12% ini tidak jadi naik yang di umumkan di salah satu postingan di akun sosial media instagram nya dengan caption
"PPN TIDAK NAIK...!" tulisnya

Namun apa yang di ungkapkan Mentri Keuangan pun bertolak belakang dengan apa yang terjadi di masyarakat, masyarakat telah merasakan dampak PPN 12% dengan adanya kenaikan harga yang telah di rasakan per 1 januari 2024, Hal tersebut telah terjadi di beberapa layanan E-commerce seperti di (shopee dan tokopedia) dan produk tepung terigu dari bogasari pun ikut naik dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat yang tertuju pada seluruh mitra bogasari dengan nomor surat :
Nomor:738/IM/MS/XII/2024
Hal: Penerapan Tarif PPN 12% Mulai Tanggal 1 Januari 2025

Merespon Hal tersebut menjadi pertanyaan dan kebingungan di masyarakat, apakah pemerintah serius menanggapi mengenai persoalan ini karena terkesan seperti hal sebelah mata dengan cara mentri keuangan Sri Mulyani menggunakan sosial media instagram untuk memberitakan bahwa PPN 12% tidak jadi naik, Apakah yang di nyatakan oleh mentri keuangan Sri Mulyani hanya kalimat penenang saja bagi masyarakat?