Sejauh Mana Pemerintahan Indonesia Melakukan Perkembangan di Sektor Pendidikan?
Pendidikan adalah suatu hal yang disepakati menjadi hal yang pokok dalam suatu bangsa manapun. Kualitas pendidikan dalam suatu negara menjadi salah satu penentu kemajuan negara tersebut. Dengan kata lain, kemajuan suatu negara dapat dilihat dari bagaimana kualitas pendidikan di negara tersebut. Rendahnya kualitas pendidikan yang ada dapat membuat negara tersebut mengalami ketertinggalan.
Menurut Faisal Basri (2002), terdapat 3 indikator untuk mengukur tinggi rendahnya kualitas governance sebagai penyelenggara pelayanan publik, yaitu Stabilitas Politik, Efektivitas Pemerintahan, serta Kontrol dan Pemberantasan Korupsi. Berikut ini adalah uraian mengenai bagaimana kualitas pemerintah Indonesia dalam melakukan perkembangan di sektor pendidikan berdasarkan ketiga indikator tersebut.
Dari segi stabilitas politik, Indonesia relatif stabil dalam beberapa dekade terakhir sejak transisi demokrasi. Namun, masih terdapat beberapa gejolak politik yang dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan program pendidikan. Pergantian pemerintahan dan kepemimpinan baru seringkali diikuti dengan perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan yang membingungkan dan kurang konsisten. Di Indonesia, terjadi beberapa pergantian menteri pendidikan yang cukup sering yang dapat mengganggu konsistensi kebijakan. Sumber : Puslapdik Kemendikbudristek
Indikator kedua adalah efektivitas pemerintah. Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, pemerintah mempersiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun atau 20% dari APBN 2024. Anggaran pendidikan tersebut meningkat dibanding anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 612,2 triliun. Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas sektor pendidikan dan diharapkan peningkatan dana ini mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan. Namun, sejauh ini efektivitas pemerintah dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan masih belum optimal.
 Masih terdapat banyak permasalahan seperti ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan antara daerah, sarana dan prasarana yang kurang memadai di banyak sekolah, penempatan dan kualitas guru, serta kurikulum yang terlalu kompleks dan sering berubah. Hal ini menunjukkan masih kurangnya efektivitas pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya, mengawasi implementasi program, dan menjamin mutu pendidikan secara merata.
Indikator ketiga adalah bagaimana pemerintah melakukan kontrol dan pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan masalah yang masih melanda sektor pendidikan di Indonesia. Mulai dari penyalahgunaan anggaran pendidikan, praktik pungutan liar, hingga kasus suap dalam sistem pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya kontrol dan pemberantasan korupsi di sektor pendidikan masih belum maksimal. Meski pemerintah telah berupaya, namun kasus korupsi di sektor pendidikan masih kerap terjadi.
Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan berbagai perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun kualitas tata kelola pemerintah Indonesia dalam sektor pendidikan masih belum optimal dilihat dari ketiga indikator tersebut. Masih diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan dari segi stabilitas kebijakan, efektivitas program pemerintahan, pengawasan, dan pemberantasan korupsi agar sektor pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan dan semakin maju.
