Pusat kesehatan masyarakat atau orang pada umumnya lebih mengenal dengan singkatannya puskesmas, yang mana akhir-akhir ini saat negara menghadapi Covid-19 peran dan keberadaannya mulai mendapatkan perhatian serius, mulai dari pemerintah daerah kabupaten/kota sampai pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan.
Perhatian lebih Ini tentu bukan tanpa sebab, dimana puskesmas merupakan pelopor pelayanan kesehatan dasar masyarakat negeri ini, keberadaanya yang merata hingga ke pelosok negeri, menjangkau kesehatan masyarakat tanpa sekat menjadi alasannya, sehingga tidak heran, dari pakar politik sampai pakar kesehatan mengatakan dengan gamblang puskesmas menjadi tulang punggung negara dalam mewujudkan Indonesia sehat. Â
Dengan peran dan posisinya yang sentral, namun pada kenyataannya, masih banyak puskesmas yang belum di tunjangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mumpuni, terkait ketersediaan alat-alat kesehatan, obat dan bahan medis habis pakai, kendaraan operasional mobil ambulance sampai pemenuhan ketenagaan yang harusnya menjadi bahan evaluasi berkelanjutan dari pemerintah di negeri ini, terutama puskesmas kategori terpencil/sangat terpencil yang berada di kepulauan dan perbatasan.
Walaupun sejauh ini peran pemerintah tak bisa sepenuhnya di munafikan terkait menjawab permasalahan puskesmas, misalnya yang paling gentol adalah kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan akreditasi fasilitas kesehatan mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik pratama sampai pada praktek dokter mandiri adalah bagian dari kebijakan yang mengarah perbaikan sekaligus menjawab berbagai permasalahan di fasilitas kesehatan, terutama di puskesmas.
program pemerintah pusat yang di mulai sejak tahun 2014 yang di pertegas dengan terbitnya Permenkes nomor 46 tahun 2015 tetang akreditasi FKTP merupakan bagian dari mengklasifikasi, menjamin serta mengetahui kekurangan sumber daya di puskesmas, baik sumber daya manusia (Nakes) maupun sumber daya sarana dan prasarana.
Selain itu, akreditasi puskesmas bertujuan untuk pengakuan mutu dan memastikan pelayanan di puskesmas memenuhi standar dasar pelayanan kesehatan yang merata di seluruh Indonesia, sehingga pencapaian dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai pada semua lapisan masyarakat.
Namun pada prakteknya proses akreditasi di puskesmas tidak di barengi dengan kesiapan puskesmas itu sendiri, terus bagaimana kenyataan sebenarnya di lapangan ? Jauh panggang dari pada api, penyelenggaraan akreditasi di puskesmas justru menjadi momok menakutkan bagi sebagian besar puskesmas di tanah air, terutama puskesmas kategori DTPK.
Puskesmas yang selama ini berada di zona nyaman dengan proses pelayanan semau-maunya, penerapan manajemen puskesmas yang kacau, fasilitas apa adanya, alat-alat kesehatan yang tidak pernah di kalibrasi, fungsi pegawai dan ketenagaan yang tumpang tindih, yang serba bisa, bidan bisa menjadi perawat, bisa jadi farmasi dan sebagainya, sampai pengetahuan pegawai yang tidak pernah di upgrade adalah kenyataan lain dari puskesmas yang tidak pernah mengenal akreditasi.
Ketika pemberlakuan akreditasi mulai di terapkan, semua kalang kabut, bingung, dan tidak sedikit menganggap proses akreditasi sangat memberatkan, padahal substansi pelayanan kesehatan standar di puskesmas itu melalui penerapan akreditasi.
Sejalan dengan kebijakan proses penyelenggaraan akreditasi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, peluncuran program penugasan khusus nusantara sehat kementerian kesehatan adalah bagian dari mendorong pencapaian dan terwujudnya pelayanan standar di semua puskesmas di tanah air.
Selain itu, kehadiran tenaga nusantara sehat di puskesmas bertujuan memenuhi klasifikasi ketenagaan di puskesmas, meningkatkan sasaran dan cakupan program serta membuat kreatifitas, inovasi pelayanan dan edukasi hidup sehat di masyarakat agar pemerataan kualitas pelayanan dan standard hidup sehat masyarakat di negeri ini merata, terus bagaimana sepak terjang teman-teman nusantara sehat di akreditasi puskesmas?
