Mohon tunggu...
Bintang Hakam Rayana
Bintang Hakam Rayana Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional - UPN " Veteran " Yogyakarta

Saya seorang mahasiswa yang hobby membaca buku dan kulineran

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud Pilihan

Goodwill Ambassadors oleh PBB: Suatu Kontradiksi

26 Mei 2024   15:36 Diperbarui: 26 Mei 2024   16:13 168
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images via theguardian.com

Praktik advokasi selebriti yang beragam, telah membentuk pendapat kontadiktif  di mata para professional  yang bergiat di bidang pembangunan internasional. Menurut mereka Meskipun duta selebriti dapat mengangkat profil PBB dan pekerjaannya, namun mereka juga dapat membingungkan atau menyesatkan masyarakat mengenai isu-isu yang mereka kerjakan. 

Seperti argumen Ilan Kapoor pada tahun 2012, baginya  kekuatan bintang selebriti "hanya akan semakin mengalihkan perhatian publik dari penyebab kesenjangan sosial dan ekonomi yang sebenarnya." Dalam kasus yang paling serius, keikutsertaan selebriti, akan meghasilkan risiko melemahkan misi inti pembangunan perdamaian PBB.

Seseuai dengan kondisi diatas, ada beberapa contoh kontroversial, dimana selebriti sebagai " Goodwiil Ambassadors" , tidak memperhatikan detail kasus yang di representasikannya, sehingga menghasilkan sebuah tanda tanya dan kesesatan dalam komitmen mereka sebagai duta "Peace Building". Salah satu Contoh dari hal ini adalah Langkah Blunder Amber Heard.

Langkah Blunder Amber Heard

Sejalan dengan PBB, pada tahun 2019  Bintang dari Film Aquaman dan UN "Human Rights Champion" ini, mendaftarkan diri untuk bergabung dengan Cherie Blair (pengacara dan istri mantan PM Inggris) dan Neil Bush (putra George HW Bush dan saudara laki-laki George W. Bush) untuk berkampanye atas nama pengusaha wanita Rusia yang "dipenjara secara tidak adil , Marsha Lazareva, yang telah didakwa melakukan penggelapan oleh jaksa Kuwait.

Faktanya, Blair, Bush, dan beberapa tokoh politik terkenal bekerja untuk KGL Investment (KGLI), menjalankan kampanye dan lobi terhadap Kuwait, negara anggota PBB. Dua eksekutif KGLI, Lazareva dan terdakwa Saeed Dashti, dituduh mengalihkan jutaan dolar dana investor ke rekening pribadi mereka antara tahun 2007 dan 2015.

KGLI, yang merupakan bagian dari konglomerat logistik Kuwait & Gulf Link (KGL) yang kontroversial, telah menghabiskan jutaan dolar untuk melibatkan para pejabat di Washington untuk membantu Marsha Lazareva dan Dashti mengatasi tantangan tersebut. 

Kampanye ini bahkan telah meminta sanksi pemerintah AS terhadap para pejabat Kuwait berdasarkan ketentuan Global Magnistky Act, dengan mengandalkan para advokat terkemuka yang mereka libatkan untuk menggambarkan kasus Lazareva sebagai isu hak asasi manusia.

Dikutip dari Washington Post edisi September 2019, klaim bahwa Lazareva menghadapi "sidang pertunjukan" adalah bagian dari perjuangan yang lebih luas mengenai kontrak militer Amerika, yang telah dicabut dari  KGL oleh pengadilan AS. 

Dengan tuduhan pelanggaran keuangan yang muncul di samping tuduhan KGL melanggar sanksi AS terhadap Iran dan menduduki fasilitas pelabuhan di Kuwait secara ilegal, KGL dan KGLI tampaknya berusaha membendung kerusakan reputasi dan hukum.

Atas hal ini,  Heard bisa diindikasikan abai dalam menelaah suatu kasus yang dia perjuangkan secara komprehensif. Kasus tersebut dapat  diamati dan condong sebagai skandal korupsi dibandingkan isu hak asasi manusia (HAM), dengan ikut serta didalam kampanye ini, meskipun dengan dalih menegakkan HAM ataupun kesesuian kasus ini dengan nilai - nilai PBB. Heard dianggap telah blunder dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, karena dia sama saja telah menempatkan dirinya dan juga PBB melawan salah satu anggotanya, yaitu Kuwait dan memungkinkan menghadirkan konflik di dalamnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun