Penyuluh Perlu Mengerti Politik menurut Ajaran Gereja Katolik

Politik bersentuhan segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan dan kehidupan manusia. Setiap tindakan yang kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari pasti mengandung unsur politik. Politik adalah seluruh sikap, pemikiran, dan tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dan kemaslahatan orang banyak, entah politik berkaitan dengan kekuasaan ataupun tidak secara langsung berkaitan dengan kekuasaan. Dalam konteks ini, semua pelayanan publik memiliki keterkaitan dengan politik.

Inilah yang mendasari pentingnya penyuluh Agama Katolik mendapatkan pengetahuan tentang politik yang diselenggarakan oleh Bimbingan Masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara di Kota Pematang Siantar, Jumat (13/12).  Penyuluh Agama Katolik merupakan pelayan masyarakat yang diangkat oleh negara untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah masyarakat untuk mewujudkan misi Yesus Kristus di dunia seturut ajaran Gereja-Nya.

Pandangan ini diperkuat oleh Ketua Pemuda Katolik Komda Kota Pematang Siantar Salmon Fransiskus Sihombing, ST dalam materinya yang berjudul Ajaran Gereja Katolik tentang Politik. Salmon menegaskan di Gereja Katolik , politik bukan sesuatu yang negatif. Mengutip pandangan Romo YB Mangunwijaya, Salmon menegaskan dalam politik, kita harus mengandalkan hati nurani karena politik yang kita anut adalah politik hati nurani, bukan sekadar memperebutkan kekuasaan.

Pertanyaan refleksi bagi penyuluh (Sumber: Dokumen Pribadi)

Sekalipun tidak selalu terkait kekuasaan, Salmon tidak menampik bahwa politik pada akhirnya terarah kepada kekuasaan. "Politik berkaitan dengan kekuasaan atau kekuatan yang dapat mengubah lingkungan sekitar. Politik dapat mempengaruhi banyak hal, entah kecil atau besar. Dengan adanya kekuasaan dalam ranah politik di tangan, kita dapat memberdayakan hal-hal lain untuk kebaikan yang lebih besar lagi," katanya.

Umat Katolik dipanggil untuk ambil bagian dalam politik. Secara eksplisit, Surat Gembala Uskup Keuskupan Agung Medan, misalnya, menghimbau agar umat ambil bagian dalam politik khususnya dalam pemilu. Jangan sampai tidak memberikan pilihan dalam pesta demokrasi di Tanah Air. Gereja pun menfasilitasi pelayanan kepada umat yang ambil bagian dalam dunia politik melalaui kerasulan awam (kerawam) dan dipimpin oleh satu imam sebagai Ketua Komisi Kerasulan Awam.

Sehubungan dengan hal itu, Salmon mendorong agar umat Katolik tidak ragu melibatkan diri dalam dunia politik. Lebih lanjut disampaikan agar para penyuluh Agama Katolik juga memberikan pemahaman kepada umat Katolik tentang pentingnya umat awam aktif di politik. Sebab, politik memiliki kekuatan untuk melobi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyatakan bahwa Gereja Katolik memiliki komptensi untuk berpartisipasi di tengah masyarakat dan untuk masyarakat.

Ada banyak organisasi politik yang bernafaskan ajaran Gereja Katolik di tengah masyarakat. Antara lain adalah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Ikatan Sarjana Katolik (ISKA), Pemuda Katolik, dan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI). Selain itu, tentu saja umat Katolik dapat bergabung dalam organisasi politik lainnya, termasuk partai politik, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kekatolikan dalam hubungannya dengan kebaikan bersama (bonum commune).

Salmon juga mengatakan bahwa kaderisasi umat dalam Gereja Katolik perlu ditingkatkan. Gereja tidak boleh hanya memberdayakan tokoh masyarakat yang sudah jadi tanpa mempersiapkan para pengganti mereka. Kelompok kategorial Orang Muda Katolik (OMK) perlu mendapat perhatian karena merupakan wadah pengkaderan pemuda Katolik. Diharapkan para penyuluh turut mendorong umat agar mengarahkan orang-orang muda terlibat dalam pemuda katolik agar Gereja tetap memiliki kader yang kelak dapat berperan dalam politik yang lebih luas, termasuk politik kekuasaan. 

Di akhir sesi, Pembimbing Masyarakat Katolik Sumatera Utara Marihuttua Pasaribu, S.Ag, M.Si, meminta kepada Pokjaluh atau Kelompok Kerja Penyuluh Agama Katolik menjalin komunikasi dan dukungan kepada ormas Katolik di daerah masing-masing. Penyuluh diharapkan tidak hanya mengadakan kerja sama dengan lintas agama, tetapi juga lintas organsiasi dalam Gereja Katolik, bukan untuk secara langsung melibatkan diri dalam keanggotaan, melainkan memberi pengaruh kepada umat agar ambil bagian dalam ormas Katolik. (Marulam Nainggolan)