Lobi Politik dalam Menentukan Kebijakan Publik, Baik atau Buruk?

Lobi Politik adalah suatu bentuk upaya dalam memuluskan suatu hal oleh individu/kelompok yang memiliki kepentingan, bertujuan memengaruhi para pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan/lainnya sesuai yang diinginkan.

Lobi politik merupakan bagian dari proses demokrasi, dimana itu memungkinkan berbagai kelompok menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Robert Dahl, dalam Teori Pluralisme berpendapat bahwa kekuasaan dalam masyarakat tidak terpaku pada satu individu/golongan—melainkan tersebar diantara berbagai kelompok kepentingan, tujuannya agar tidak ada klaim atas satu kelompok yang merasa "sipaling" mewakili rakyat. Maka, lobi politik dalam pandangan pluralis dapat diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat/kelompok-kelompok kepentingan secara luas yang turut andil dalam menentukan kebijakan publik. Masyarakat/kelompok-kelompok kepentingan bisa memberikan usulan kepada pemerintah yang selanjutnya bisa dipertimbangkan dalam membuat kebijakan dengan berdasarkan usulan masyarakat. Hal ini jika dilakukan dengan benar, akan menimbulkan "kedekatan" antara masyarakat dengan pemerintah. Sebagai contoh, lobi oleh para pedagang kelas kecil-menengah terhadap pemerintah agar mendorong dan mendukung pelaku UMKM dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pelaku UMKM secara umum dan dengan memperhatikan aspek penting lainnya, apabila pemerintah memberikan dukungan terhadap para pelaku UMKM, lantas hal ini menimbulkan rasa "kedekatan" antara pedagang dan pemerintah. Dalam hal ini, lobi politik memiliki peran penting terhadap menentukan kebijakan publik yang memberikan keuntungan kepada masyarakat secara luas.

Namun, lobi politik akan menjadi kontroversial apalagi ketika lobi politik menguntungkan segelintir pihak daripada kepentingan publik secara universal.

Teori Elitisme yang dikembangkan oleh sosiolog Amerika—C. Wright Mills, berpendapat bahwa pada dasarnya kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi oleh segelintir elit yang memiliki pengaruh besar atas rakyat. Dalam hal lobi politik, teori ini menyoroti bagaimana kelompok elit memiliki akses yang lebih besar kepada para pembuat kebijakan dibanding rakyat kecil. Golongan elit ini memengaruhi para pembuat kebijakan dengan melobi agar membuat keputusan/kebijakan dengan apa yang telah disepakati antara golongan elit dan pembuat kebijakan. Dampaknya, kebijakan publik cenderung berpihak pada golongan elit dibanding kepentingan masyarakat secara umum atau bahkan menyengsarakan masyarakat. Misalnya, lobi yang dilakukan oleh pengusaha tambang untuk membuka lahan yang digunakan tambang, pengusaha melobi pemerintah agar "memuluskan" jalan pembukaan lahan dimana kegiatan tersebut berpotensi merusak ekosistem alam. Maka, dalam hal ini lobi politik berdampak negatif terhadap lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam demokrasi modern, lobi politik merupakan hal yang sulit dihindarkan dalam pembuatan kebijakan. Lobi dianggap hal yang penting bagi berbagai golongan yang memiliki kepentingan. Lobi politik menjadi hal yang positif apabila didasarkan pada keberpihakan kepada masyarakat secara umum, dengan memperhatikan aspek-aspek yang positif. Maka dari itu, pentingnya peningkatan SDM agar tingkat kesadaran publik semakin tinggi dan pentingnya diberlakukan regulasi yang ketat dengan mekanisme transparansi yang efektif agar lobi politik berdampak positif terhadap keberlangsungan demokrasi, dan mewakili kepentingan masyarakat secara luas dengan memperhatikan aspek-aspek yang sehat.