Berbicara angkutan umum tidak terlepas terhadap stigma-stigma miring terkait pelayanan dan kondisi sarana yang ada. Miris melihat keadaan bagaimana angkutan umum yang ada di perkotaan, jauh dari kesan aman, nyaman dan tepat waktu. Bagaimana tidak, kondisi lalu lintas makin hari makin padat dengan kendaraan yang muncul dengan harga yang luar biasa murah sehingga siapapun bisa memilikinya. Pemerintah terkesan lebih mengutamakan investor luar negeri di bidang industri otomotif dengan alasan enegri positif pertumbuhan perekonomian nasional dalam kekuatan ekonomi dunia G-20.
Garis besar angkutan umum modern saat ini ada beberapa, yakni Fleet Management, sistem buy the service, park and ride, pedestrianisasi, depo angkutan umum dan terminal penumpang. Inilah kunci utama ruh angkutan umum agar tetap dapat diminati oleh masyarakat pada zaman modern saat ini.
Kepedulian pemerintah terhadap angkutan umum mulai muncul akhir-akhir ini meskipun baru lingkup kecil. Pemerintah DKI sudah memulai kebijakan-kebijakan terkait angkutan umum meskipun sebatas subsidi tarif dan pembenahan pelayanan. Namun saat ini masih terasa stuck, jalan di tempat tanpa ada solusi lebih lanjut. Selama ini kita terjebak sebagai “captive rider”, menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat transportasi utama. Karena kita tidak diberi pilihan atau alternatif untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi.
Angkutan umum yang ada saat ini membuat kita lebih memilih sebagai “captive rider” bukan “choice rider”. Kondisi yang ada saat ini tidak menggambarkan angkutan umum yang dapat diandalkan, tepat waktu, efektif dan efisien sebagaimana indikator pelayanan angkutan umum. Pemerintah hanya memberikan kebijakan-kebijakan mencegah penggunaan pribadi, masyarakat menjadi korban. Sebab tidak adanya pilihan lain dan solusi bagi masyarakat. Ditambah adanya wacana pembangunan jalan tol Jakarta – Cikampek II yang dibangun diatas jalan yang sudah ada. Ide gila tersebut bukan merupakan solusi, namun yakin-seyakinnya hal itu membuat masalah baru di daerah pinggiran ibukota.
Pemerintah harus membuat suatu layanan angkutan umum yang dicita-citakan oleh masyarakat dari berbagai segi. Dibutuhkan akademisi, para ilmiah, pakar pengamat dan kebijakan transportasi serta masyarakat untuk mampu mengatasi masalah angkutan umum yang ada karena masalah yang ada timbul dari kita, oleh kita dan untuk kita pula. Perlu pemahaman mendalam dan mendetail yang jawabannya ada pada sekitar kita sendiri. Konsep angkutan umum yang baik tidak harus perlu “text book” sebagaimana teori yang ada dalam angkutan umum.
Teori-teori yang ada memang relevan “bagi” kawasan atau wilayah yang baru dalam tahap pembangunan mengingat kondisi sarana dan prasarana yang belum terbangun memudahkan pemerintah untuk membuat angkutan umum sesuai konsep apapaun. Sebab belum ada ketetapan dasar pola angkutan umum pada wilayah tersebut. Tetapi pada wilayah perkotaan (urban) yang padat hal itu sudah tentu “kurang” relevan, mengapa? mengingat teori yang ada tidak mampu dijawab dengan bukti empiris di lapangan. Berbeda dengan perencanaan awal yang ada, sebab teori yang ada tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar baik lalu lintas, demografi penduduk, sebaran kegiatan dan sarana yang ada.
Solusi?? Break The Rules!! kita perlu keluar dari hal tersebut yang membuat kita captive dan berpikir kreatif dan inovatif (out of the box) menjawab tantangan terkait konsep angkutan umum yang sesuai dengan kondisi saat ini.
- Konsep pedestrianisasi diutamakan karena selama ini pejalan kaki dikalahkan oleh kendaraan terlihat dari pedestrian yang minim dan tidak terawat. Pedestrianisasi yang baik seperti fasilitas informasi, kebersihan dan konektivitas dengan pusat kegiatan akan membuat orang cenderung berjalan kaki dibanding menggunakan kendaraan. Sebenarnya masyarakat mau berjalan kaki karena hemat dan murah, namun fasilitas yang ada membuat orang lebih baik menggunakan kendaraan.
- Manajemen angkutan umum harus benar-benar dikelola dan ditangani oleh para ahli dibidangnya sehingga terselenggaranya angkutan umum. Pembagian tugas pokok dan fungsi harus jelas sesuai dengan SPM yang ada. Sudah banyak contoh negara maju yang baik dalam manajemen angkutan umumnya. Jika ada yang lebih baik mengapa tidak??
- Pemerintah harus berani membuat keputusan kontroversional yang mendukung ke arah angkutan umum. Dosen di kampus saya memiliki ide cerdas dengan membeli satu lajur tol khusus bagi angkutan umum, kemudian pada daerah penyokong Jakarta (Bodetabek) di buat fasilitas besar khusus park and ride yang terkoneksi langsung dengan angkutan umum serta memperbanyak armada angkutan umum berbasis bus dengan frekuensi yang banyak dan headway yang kecil. Sehingga orang tentu lebih memilih untuk naik angkutan umum dengan waktu tempuh yang cepat dan nyaman.
Pemerintah berniat untuk memberikan angkutan umum yang layak jangan berbicara bisnis. Sebab angkutan umum memang tidak dibuat untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pemerintah harus memberikan subsidi bagi angkutan umum dengan timbal baliknya ialah kondisi lalu lintas yang lebih lancar, efektivitas dan produktivitas warganya sangat berpengaruh bagi perekonomian nasional, berkurangnya cost-cost yang digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu (penghematan) dan kualitas hidup yang lebih baik.
Terkait desain dan konsep, yakin bahwa banyak warga negara kita yang mampu merancang hal tersebut dengan sangat baik dan tidak kalah dengan negara-negara maju lainnya. Namun kurangnya wadah yang menampung aspirasi warganya untuk ikut serta dalam membangun konsep angkutan umum yang baik di perkotaan. Intinya sekarang adalah apakah pemerintah mau untuk melakukan hal tersebut?? Jika berbicara kemampuan, pemerintah pasti mampu yang sulit adalah memangkan birokrasi yang menghambat niat dalam pembangunan dan manajemen angkutan umum yang ada di perkotaan.
