Angkutan Konvensional vs Angkutan Online, Bagaimana Seharusnya?

Akhir-akhir ini gencar terjadi kisruh antara angkutan penumpang berbasis online baik roda dua maupun empat dengan angkutan umum plat kuning (konvensional) di berbagai kota besar di Indonesia. Tak jarang kisruh yang berawal dari demo para awak angkutan yang berujung anarkis dan bentrokan yang menimbulkan kerugian materil hingga korban jiwa. 

Bahkan awak angkutan umum yang mengincar angkutan berbasis online salah sasaran kepada warga sipil yang menimbulkan trauma bagi korbanya. Tidak hanya dua pihak tersebut, pihak lain sebagai pengguna jasa angkutan merasa dirugikan dan terganggu atas aksi tersebut. Masyarakat merasa terganggu, tidak nyaman dan waspada dalam memakai jasa angkutan tersebut. Apa sebenarnya inti permasalahan konflik tersebut??

Mari kita kembali ke belakang, angkutan berbasis online muncul sebagai jawaban atas keluhan masyarakat terhadap kondisi angkutan umum saat ini. Diperparah dengan kondisi lalu lintas yang semakin hari semakin macet sehingga muncul ide kreatif tersebut. Tawaran akan kemudahan dalam mengakses angkutan melalui ponsel pintar sangat memanjakan tak pelak konsumen beralih dari angkutan umum yang ada. 

Ketimpangan tersebut membuat pihak angkutan umum merasa bahwa pangsa pasarnya diambil banyak, drastis pemasukan yang ada pun berkurang dan para awak pun kesulitan mencari pundi-pundi. Terlebih legalitas akan angkutan penumpang berbasis online tersebut masih menjadi perdebatan oleh pengamatan transportasi dan pihak-pihak yang terkait.

Artikel ini tidak akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan masing-masing pelayanan jasa angkutan penumpang, namun membahas bagaimana kedua jenis angkutan penumpang dapat beroperasi bersamaan. Solusi yang dihadirkan sebagai wawasan alternatif ditengah kegaduhan yang terjadi.

Pertama, sikap pemerintah dalam membentuk regulasi harus kuat dan tegas. Artinya kebijakan-kebijakan yang diterapkan harus berdasarkan bukti dan kajian-kajian pakar yang kuat, sehingga tidak ada bentuk protes terkait dikeluarkanya kebijakan tersebut. Selain itu harus kuat, artinya pemerintah tidak boleh goyah akibat protes-protes yang dilancarkan, selama regulasi itu terbukti dan benar adanya serta tidak berat sebelah.

Kedua, bagaimana pemerintah mau mewadahi kedua jenis jasa angkutan penumpang tersebut. Pemerintah harus mau mendengarkan keluhan mendasar dari kedua belah pihak, mengadakan pertemuan sebagai fasilitator dan mediator serta mencari solusi atau jalan keluar hingga muncul kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
Pemerintah menggandeng pengusaha angkutan umum yang ada untuk menyelenggarakan jasa angkutan penumpang yang sesuai dengan keinginan masyarakat bahwa angkutan umum harus aman, nyaman, murah dan selamat. 

Pemerintah mendorong pelaku yang ada dalam angkutan umum konvensional untuk bergabung bekerja sama membangunan angkutan umum dengan armada dan pelayanan yang baru serta pemberian subsidi sehingga tercapai keinginan masyarakat akan angkutan umum yang aman, nyaman, murah dan cepat. Jangan mengundang orang diluar pihak untuk menyelenggarakan angkutan umum 5karena mematikan mata pencaharian para awak angkutan konvensional. 

Kita berdayakan SDM yang sudah ada dengan diberi pelatihan dan pengetahuan sehingga terbentuk SDM yang berkualitas yang tentu akan berpengaruh terhadap sektor lainnya. Pihak operator juga harus mau, tidak sok jual mahal untuk bergabung dengan pemerintah sebab sudah diberikan fasilitas dan solusi menuju arah yang lebih baik. Bila semua itu sudah tercapai, maka pihak operator angkutan umum tidak perlu risau akan hadirnya angkutan penumpang berbasis online dengan segala keunggulannya. Toh masyarakat kini diberi banyak pilihan angkutan penumpang dan masyarakat sudah dewasa mampu menilai mana angkutan penumpang yang memberikan benefit lebih kepada khalayak banyak dan lingkungan.