PPI: Evaluasi segera Yandri Susanto dan Seruan bagi ketua PAN untuk selektif dalam Rekomendasi Kadernya

Ketua Umum Pemuda Peduli Indonesia (PPI), Bima, dengan tegas menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengevaluasi kinerja Yandri Susanto, salah satu pejabat yang terlibat dalam dugaan penyelewengan penggunaan kop surat resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penyelewengan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai integritas pejabat publik dan pengelolaan kewenangan.

"Kami mendesak agar Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi terhadap Yandri Susanto terkait dugaan penyelewengan kop surat Kemendes dan berbagai indikasi lainnya. Rakyat berhak mendapatkan kepastian bahwa pejabat publik bekerja dengan penuh integritas dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka," ujar Bima dalam pernyataannya.

Bima menambahkan bahwa tindakan semacam ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. "Penyalahgunaan otoritas, sekecil apa pun, adalah ancaman bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jika dibiarkan, hal ini akan memberikan preseden buruk bagi masa depan birokrasi kita," tegasnya.

Selain itu, Bima juga mengingatkan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), untuk lebih berhati-hati dalam memberikan rekomendasi kadernya yang akan menempati posisi strategis di pemerintahan. "Sebagai partai politik besar, PAN harus bertanggung jawab dalam menyeleksi kader yang berintegritas dan kompeten. Setiap rekomendasi harus dilakukan dengan teliti, karena kinerja individu akan mencerminkan wajah partai secara keseluruhan," ujar Bima.

Pemuda Peduli Indonesia berharap agar setiap dugaan pelanggaran ini dapat ditindaklanjuti dengan serius, serta menjadi titik awal untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Menurut Bima, langkah tegas Presiden Prabowo dalam mengevaluasi kinerja pejabat publik seperti Yandri Susanto akan memberikan contoh nyata bahwa integritas adalah syarat mutlak bagi siapa pun yang mengemban amanah dalam pemerintahan.

"Kami, para pemuda, menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ini bukan hanya soal nama baik satu orang, tapi menyangkut masa depan bangsa yang kita cintai," tutup Bima.