BY BILVA FITRIYASTUTI RIZQIA S. FAKULTAS KEPERAWATAN 2023.
Pada tahun 2021, Bank Dunia memasukkan Indonesia dalam daftar 10 negara berpendapatan menengah dan rendah yangmemiliki utang luar negeri terbanyak pada peringkat ketujuh. Total utang per agustus 2020 indonesia mencapai Rp. 5.594 Triliun. Jumlah utang yang terus meningkat seharusnya bisa membawa dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia, namun faktanya pada tahun 2020 tingkat kemiskinan dan pengangguran malah semakin meningkat apalagi saat wabah covid 19 mulai masuk ke indonesia sehingga banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan nya. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia, tetapi dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri pemerintah tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia. Pada masa krisis ekonomi, utang luar negeri Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah, telah meningkat drastis. Sehingga, menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri lama yang telah jatuh tempo. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga jelas akan membebani masyarakat.
Setiap tindakan ekonomi pasti mengandung berbagai konsekuensi, begitu juga
halnya dengan tindakan pemerintah dalam menarik pinjaman luar negeri. Segala upaya dan strategi pembangunan dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dari tahun ke tahun. Sehingga, seringkali hal tersebut dilakukan melebihi kemampuan dan daya dukung sumber daya ekonomi di dalam negeri yang tersedia pada waktu itu. Akibatnya, pemerintah harus mendatangkan sumberdaya ekonomi dari negara lain agar pe8mbangunan dapat berjalan.
Utang tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur maupun perekonomian negara, dengan kata lain masih banyak sekali alokasi dana yang disalurkan tidak mencapai tujuan utamanya . Selain itu alih alih menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi tingkat pengangguran di indonesia, sebagian proyek justru malah memperkerjakan tenaga kerja asing. Dalam 3 tahun terakhir, banyak media melansir derasnya arus masuk tenaga kerja asing asal china yang masuk ke Indonesia. Maka wajar saja bila pembangunan yang dibiayai utang dari luar negeri tidak berdampak besar bagi upaya kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakat Indonesia.
Menurut Taufid ahmad selaku direktur eksekutif Indef, Jumlah utang tidak seimbang dengan kesejahteraan rakyat. Utang tidak bisa apa-apa. Utang hanya mencegah indicator kesejahteraan rakyat tidak turun dalam. Utang pemerintah pun tak sejalan dengan dengan ekonomi. Bahkan, pertumbuhan utang lebih besar ketimbang pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak juga masih kurang, mereka justru tak acuh pada lonjakan utang, padahal dengan pajak tersebut dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap hutang .Oleh karena itu pemerintah harus melakukan strategi lain agar menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
Menurut Aviliani Pemerintah ke depannya harus mereview kebijakan pengeluaran atau belanja yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tingkat pengeluaran per departemen/lembaga/daerah sangat besar dan tidak memiliki arahan yang jelas. Aviliani mengungkapkan kekhawatirannya kalau pemerintah justru tidak memperhatikan risiko yang ditimbulkan utang luar negeri terhadap perekonomian nasional. Menanggapi kondisi diatas, Kahlil Rowter menekankan, perlunya pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari sumber utang luar negeri dan lebih mengoptimalkan pinjaman dalam negeri dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN). " Lebih baik pinjam kepada bangsa sendiri daripada kepada Negara lain".
https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/224/207
