Langkah Prabowo merangkul berbagai pihak ini juga mencerminkan niatnya untuk menjaga stabilitas politik, terutama di tengah keragaman politik yang ada di Indonesia.
Dengan menyatukan berbagai kekuatan politik di kabinetnya, dia mungkin berharap dapat mencegah konflik politik yang bisa menghambat pembangunan nasional.
Namun, tantangan utama dari pendekatan ini adalah bagaimana memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam koalisi ini bekerja untuk kepentingan rakyat dan bukan hanya untuk kepentingan politik jangka pendek.
Penyelarasan Program Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan Agenda Prabowo-Gibran
Salah satu isu penting dalam setiap transisi pemerintahan adalah bagaimana menyelaraskan program-program yang sudah berjalan dengan agenda baru.
Dalam hal ini, pemerintahan Prabowo-Gibran akan menghadapi tantangan untuk melanjutkan program-program prioritas Joko Widodo, seperti proyek infrastruktur dan program sosial yang telah dimulai.
Pada masa pemerintahan Joko Widodo, pembangunan infrastruktur masif menjadi salah satu ciri khas pemerintahannya.
Proyek seperti tol laut, pembangunan jalan tol, dan pemindahan ibu kota baru telah menjadi simbol dari ambisi besar Indonesia untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran adalah bagaimana melanjutkan proyek-proyek ini tanpa meninggalkan jejak pemerintahan sebelumnya, sambil tetap membawa ciri khas baru yang diusung oleh pasangan ini.
Selain itu, agenda-agenda baru yang ditawarkan oleh Prabowo, seperti penguatan sektor pertahanan dan keamanan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, harus diselaraskan dengan program-program yang sudah ada.
Tantangan lainnya adalah menjaga keberlanjutan program-program bantuan sosial yang telah menjadi tumpuan masyarakat lapisan bawah.
Jika program-program ini tidak dijaga dengan baik, ada risiko meningkatnya ketidakpuasan publik yang bisa berdampak pada stabilitas pemerintahan.