Acara hiburan yang melibatkan beberapa pembawa acara kini tayang marak di sejumlah stasiun televisi swasta. Durasinya berjam-jam. Tayang mulai maghrib hingga tengah malam. Tiap hari. Secara garis besar, acaranya berisi lawakan dan permainan.
Komisi Penyiaran Indonesia telah berulangkali melayangkan surat peringatan ke stasiun televisi ihwal pelanggaran etika yang dilakukan pembawa acara. Namun, anehnya, pelanggaran yang sama terus diulang seakan menantang keberadaan KPI. Terakhir, KPI menghukum dua acara dengan memotong jam siaran selama 30 menit.
Dari segi isi, acara-acara itu tak mengandung nilai edukasi. Semua bertujuan hura-hura semata, obral tawa, dan senang-senang. Tak jarang lawakan dibumbui ejekan, sindiran, dan perlakuan fisik yang menimbulkan tubuh kotor seperti dilempar tepung, dikotori kue, dan dicemongi kotoran.
Ada satu adegan yang terlihat saat saya iseng menonton sebuah acara di SCTV. Adegan itu, bagi saya, sangat tidak pantas. Narji, salah satu pembawa acara, meminta orang-orang diam sementara ia mendekatkan mik ke pantatnya lalu “Duuut...!” Ia kentut! Ia berhasil membuat orang-orang yang menontonnya, baik di studio maupun di manapun penonton acara itu,mendengar suara kentutnya.
Narji lulusan sebuah kampus negeri di Jakarta. Gelarnya sarjana pendidikan. Tapi perilakunya sungguh tidak mencerminkan gelar akademisnya. Akhirnya kita tidak boleh berharap latar akademis seseorang memengaruhi perilaku konyolnya di televisi.
Kita mesti mengerti, bagi mereka, asal bisa tampil konyol dan bikin orang tertawa, itu sebuah keberhasilan. Kontrak akan terus diperpanjang produser acara. Entah materi lawakannya baik atau buruk, itu bukan soal.
Inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama. Acara macam itu makin banyak dan durasinya kian panjang dalam sekali tayang. Itu cukup membuktikan bahwa acara tersebut digemari masyarakat dan mendongkrak rating.
Akhirnya kita hanya bisa menjaga anak-anak dan saudara kita dari acara yang tidak mendidik itu. Juga menyiarkan penyadaran ke banyak orang melalui media yang kita miliki.*
Jakarta, 27 Januari 2014.
