Mahasiswa mulai gelisah dengan masa depan penegakan hukum di negeri ini. Mereka menggelar demonstrasi “pemanasan” pada Jumat, 20 Maret 2015, di Kampus Universitas Indonesia,Salemba, Jakarta. Ada empat tuntutan yang mereka sampaikan. Pertama, perkuat institusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, reformasi Kepolisian Negara RI dan lembaga peradilan. Ketiga, bersihkan demokrasi dari oligarki. Keempat, turunkan harga kebutuhan pokok.
Kondisi lembaga antirasuah KPK memang seperti telur di ujung tanduk. Para pimpinannya “dipaksa” berurusan dengan penyidik kepolisian. Persoalan lama, yang mestinya sudah selesai sebelum mereka menjabat di KPK, dikuak. Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto menjadi tersangka. Menyusul Pemimpin KPK Abraham Samad. Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain barangkali akan mengalami nasib sama.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan penegakan hukum sepertinya bukan obat mujarab. Masyarakat masih melihat institusi KPK terus dilemahkan. Sejumlah penyidiknya terancam dipidana. Keberadaan pimpinan baru KPK malah memunculkan kekhawatiran baru. Sejumlah pendukung KPK diseret ke muka hukum. Denny Indrayana, bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM yang pro KPK dibidik Polri dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
Semua tahu, konflik KPK-Polri berawal dari penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan itu dilakukan tak lama setelah ia ditunjuk Jokowi sebagai calon Kapolri menggantikan Sutarman. Anehnya, Dewan Perwakilan Rakyat mendukung Budi Gunawan sebagai Kapolri. Mereka tak peduli dengan status tersangka yang disandangkan KPK kepada bekas Kapolda Jambi itu.
Kini, di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas Taufiqurrahman Ruki dan kawan-kawan, kasus Budi Gunawan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kasusnya terkatung-katung. Polri ingin mengambil alih kasusnya. Namun masyarakat telanjur pesimis jika kasus itu ditangani Polri, Budi Gunawan akan lolos dari jerat hukum.
Kepercayaan masyarakat pada institusi Polri pun terus merosot. Mereka menilai kondisi “kritis” KPK sekarang akibat ulah Polri yang kentara sekali mempercepat proses pengaduan masyarakat terhadap pimpinan KPK. Sementara kasus dugaan pemalsuan dokumen pembuatan rekening bank yang dilakukan Budi Gunawan tak diusut sama sekali. Bahkan, dalam sejumlah pemberitaan di media massa nasional, pimpinan Polri terkesan membela Budi Gunawan.
Masyarakat pun, termasuk di dalamnya mahasiswa, melihat situasi politik kontemporer masih dipengaruhi oleh perseteruan yang terjadi saat kampanye pemilihan presiden pada akhir 2014. Saat itu kekuatan politik terbelah dalam dua kekuatan utama. Kubu pertama menamakan diri Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai presiden. Kubu lain menyebut diri Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengajukan Joko Widodo sebagai presiden.
Perseteruan sangat terasa di tataran pendukung kedua kubu. Jejaring media sosial digunakan untuk memengaruhi opini publik. Fitnah dan fakta sulit dibedakan ketika tersaji di ruang publik.
Kalah di pilpres, KMP berupaya merebut posisi di parlemen. Mereka berhasil menyapu bersih posisi pimpinan di DPR. Di MPR, mereka mau sedikit berbagi kekuasaan dengan KIH setelah melalui proses panjang yang membuat rakyat semakin prihatin.
Ternyata keprihatinan masyarakat tak berhenti sampai di situ. Harga-harga mulai melambung. Sejak harga Bahan Bakar Minyak dinaikkan, kondisi Rupiah atas Dollar Amerika Serikat terus melemah bahkan menembus angka Rp13.000 per USD. Harga sembilan bahan pokok mulai merambat naik.
Masyarakat akhirnya menagih janji-janji yang dilontarkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat kampanye pilpres. Harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik perlahan mulai tergerus. Protes mulai dikumandangkan di mana-mana.
Mahasiswa akhirnya tak kuasa menahan diri. Mereka turun ke jalan. Gelar demonstrasi. Namun, masyarakat pun bertanya-tanya, apakah aksi tersebut cukup efektif mengubah keadaan. Sebab mahasiswa bersuara ketika situasi sudah berat. Perlu kerja ekstra keras untuk mendorong presiden memperbaiki situasi ekonomi, politik, dan sosial membaik.
Ketika pesimisme terus merebak kepada para pejabat, masyarakat dihadapkan pada situasi teror yang terus menghantui. Aksi begal merebak di mana-mana. Frekuensinya tak kunjung menurun bahkan ketika masyarakat yang terbelit depresi melakukan aksi main hakim sendiri kepada para pelaku yang tertangkap. Rasa aman menjadi relatif. Kapanpun begal bisa muncul di mana-mana.
Lalu, akan seperti apa negeri ini? Tak ada yang bisa memastikan. Semua, akhirnya, menjadi relatif.
Jakarta, 25 Maret 2015.
