Tax Amnesty dan Politik, Mau ke Mana Kita?

Sebagai warga negara biasa yang kebetulan bertempat tinggal di NKRI dan yang kebetulan diberi kesempatan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitar baik melalui media online maupun media konvensional maka sering sekilas timbul pertanyaan dalam hati yaitu mau dibawa kemana negeri ini khususnya dengan perkembangan akhir-akhir ini baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Walaupun ada yang berpendapat bahwa ketahanan ekonomi Indonesia saat ini sudah teruji baik secara global, regional maupun lokal namun dengan adanya perkembangan politik yang terjadi akhir-akhir ini pasti akan sangat mempengaruhi para pelaku ekonomi khususnya para pemilik modal kapital yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan segenap warga negara Indonesia.

Dalam suatu kesempatan mengikuti Seminar Tax Amnesty baru-baru ini yang diadakan di Bursa Efek Indonesia terungkap bahwa komitmen para pengusaha untuk ikut Tax Amnesty adalah sebesar kurang lebih Rp 143 trilyun dan sampai dengan Seminar tersebut diadakan maka dari potensi sebesar tersebut baru dapat direalisir sebesar sekitar Rp 43 trilyun dan yang telah disalurkan ke sektor riil yang bisa menambah lapangan kerja masih sangat kecil sekali. Walaupun masih ada waktu sampai dengan akhir Maret 2017 mendatang namun dengan melihat perkembangan khususnya di bidang politik maka komitmen tersebut patut dikawatirkan walaupun semuanya itu mengandung banyak potensi risikonya.

Perkembangan politik dengan adanya Pilkada serentak tahun 2017 menunjukkan suhu yang meningkat apalagi dengan adanya pernyataan Gubernur Ahok di Kepulauan Seribu yang memicu gelombang besar gerakan untuk membela Islam di seantero negeri yang mana gerakan itu seakan berjilid yang tampaknya akan berlanjut dan berkesinambungan. Gubernur Ahok secara tidak langsung telah menjadi pemersatu umat Islam dan kekuatan ini harus dapat disalurkan untuk dapat mensejahterakan umat islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Musuh bersama dan terbesar bangsa saat ini antara lain adalah kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan kesejenjangan ekonomi yang menyolok antara si kaya dan si miskin disamping adanya fakta bahwa peranan ekonomi syariah di negara moslem terbesar di dunia saat ini masih dibawah 6 % dari perekonomian nasional. Apakah selama ini kita lupa atau malah tidak mau tahu dengan permasalahan yang dihadapi bangsa ini atau berpendapat bahwa permasalahan itu adalah masalah Pemerintah sehingga kita  masa bodoh dengan itu semua ?

Sebagai pemilik modal walaupun ada insentip dengan adanya Tax Amnesty ini dan dengan melihat perkembangan politik saat ini maka adalah sangat wajar dan rasional kalau pemilik modal tersebut akan berpikir ulang untuk merealisasikan komitmennya untuk ikut dalam Tax Amnesty tersebut. Jadi dengan demikian maka akan ada suatu kesempatan yang hilang untuk mendorong kemajuan perekonomian Indonesia dan untuk perlu dicarikan alternatip solusinya.

Sebagai alternatif penggerak roda ekonomi maka tampaknya peranan ekonomi syariah masih menawarkan potensi yang besar mengingat Indonesia sebagai negara moslem terbesar di dunia. Untuk itu perlu dibentuk Badan Otonom di bawah langsung Presiden Republik Indonesia Bapak JOKO WIDODO. Dengan melihat individu yang terlibat dalam aksi demo 411 kemarin maka terlihat dan terbukti bahwa ada beberapa individu yang telah menunjukkan jiwa kepemimpinan yang mumpuni dengan mengobarkan semangat pendemo yang luar biasa. Badan yang bisa dibentuk adalah Badan Peningkatan Ekonomi Syariah di Indonesia dengan susunan pengurus diusulkan adalah sebagai Ketua Badan yaitu Habib Rizieg Shihab, Sekretaris Bapak Ma'uf Amin, Bendahara Bapak Abdullah Gymnastiar dengan penasehat adalah Prof. DR. Amien Rais, Bapak Fahri Hamzah dan Bapak Fadli Zon dengan anggota pengurus harian adalah Pengurus Bank Syariah yang kemarin telah aktip dalam demo 411 dan Badan ini dengan target utama peranan ekonomi syariah mencapai 20 % pada tahun 2020, 25 % pada tahun 2025, 30 % pada tahun 2030 dan seterusnya setiap tahun naik 1% sehingga dengan demikian maka nanti setiap warga bisa membeli mobil minimal seharga Rp 3 milyar yang akan menambah kemacetan di Jakarta...

Salam perubahan untuk kehidupan yang lebih baik