Quo Vadis Pungurusan Depertemen Energi dan Sumber Daya Mineral?

"Dari dulu saya tidak pernah kagum terhadap industri migas. Saya lihat tidak banyak yang berpikir efisien pada industri ini.", Ignastius Jonan, Menteri ESDM. Tersegak tenggorokan pagi ini saat minum teh pagi sambil membaca koran Media Indonesia hari ini yang memuat pernyataan dari Menteri Jonan atas carut marutnya pengurusan Kementrian ESDM selama ini.

Langsung ingatan teringat akan episode Papa Minta Saham dan salah satu tokoh mafia migas yang saat ini entah kemana raibnya setelah terkuak pembicaraannnya dalam skenario yang akan mengatur migas dan mineral  negeri ini. Mau tidak mau ingatan lalu kepada siapa-siapa saja Mantan Menteri yang pernah memimpin Depatemen ESDM ataupun nama lain Departemen sebelumnya.  Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah siapa saja yang mengambil keuntungan atau rente ekonomi dari ketidak efisienan atas pengurusan sektor migas selama ini ? 

Bukan bermaksud untuk menyalahkan Mantan  Mantan Menteri sebelumnya atau yang kebetulan pernah berkuasa selama 10 tahun lamanya di negeri ini namun dengan membaca pernyataan Menteri Jonan tersebut dapat disimpulkan betapa kuatnya cengkeraman mafia migas selama itu mencengkeramkan kukunya sampai - sampai level Presiden dibuat tidak berkutik olehnya. Hal ini memang karena tidak mau tahu karena ikut menikmati rente ekonomi itu atau karena memang tidak berdaya untuk mengatasinya. Rencana pembubaran PETRAL yang sudah ada sejak lama katanya tidak pernah sampai di meja Presiden sebelumnya dan baru pada saat Presiden Jokowi maka Petral dapat dibubarkan. Sudah bisa diduga betapa marahnya para pemburu rente ekonomi migas yang hanya bermodalkan kroni yang berlindung dibalik PETRAL itu.

Pada saat ini Kementrian ESDM dipimpin oleh Duo Ignatius Jonan dan Arcandra Tahar yang tidak ada kaitannya dengan partai tertentu sehingga bisa diharapkan dapat mengelola Kementrian ESDM secara profesional untuk mengembalikan marwah jiwa UUD dimana segala isi bumi laut wilayah Indonesia itu dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Namun karena saat ini bangsa Indonesia sedang berpesta pora demokrasi dengan adanya Pilkada serentak tahun 2017 dan nanti Pemilu di tahun 2019 maka apakah mungkin tabungan hasil rente dari ketidakefisienan pengelolaan migas dan mineral itu meramaikan pesta demokrasi ini ? Mungkin warga akan bergembira ria suka cita untuk menanti serangan fajar dalam bentuk paket sembako maupun bentuk lainnya seperti kiriman mama minta pulsa dan transferan sepeti yang sudah ada saat ini dimana sudah ada gambar Paslon tertentu dalam paket barang.

Salam perubahan untuk kehidupan yang lebih baik....