Perlukah Ada Pilkada?

Perjalanan peta politik Indonesia sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sungguh menarik untuk diamati. Tidak saja karena luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang katanya sebanding dengan jarak antara pantai Timur dan Pantai Barat Negara adi kuasa Amerika tapi juga karena beraneka ragam suku bangsa yang ada di Indonesia ini dengan segala akar budayanya termasuk agama dan kepercayaannya. Belum lagi adanya kerajaan - kerajaan yang sebelumnya ada dan sekarang masih ada yang memperkaya budaya bangsa.

Sungguh luhur dan mulia para pejuang dan pendiri negeri ini dengan melihat keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta agama dan kepercayaan di Indonesia maka dengan pemikiran yang matang dan bijak diikrarkan SOEMPAH PEMUDA kemudian untuk pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia disiapkan perangkat kenegaraan seperti Lagu Kebangsaan dan Bendera Lambang Negara, visi misi bernegara yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan BHINEKA TUNGGAL IKA dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Dari perjalanan politik bangsa maka sudah berbagai sistem politik yang dijalankan yang karena Indonesia tidak hidup sendirian di muka bumi ini maka mau tidak mau juga melakukan benchmarking dengan negara lainnya yang juga tersedia berbagai model dalam pengelolaan negara dari yang mulai demokratis, sosialis, otoriter serta lainnya. Dari yang berdasarkan negara dengan yang menjalankan syariat islam dalam kehidupannya dan bukan. Pokoknya semua bentuk kenegaraan ada dimuka bumi ini.

Sementara itu perkembangan dunia dengan cepatnya tak terelakan yang dipicu dengan perkembangan teknologi serta perkembangan jumlah penduduk dunia yang semua itu membawa dampak kehidupan manusia termasuk kehidupan di bidang politik dan ekonomi. Dalam bidan kegiatan ekonomi, sekarang sudah ada pemikiran bagaimana kalau semua kegiatan yang berdampak kepada yang sifatnya merusak alam di bumi ini seperti kegiatan produksi yang menyebabkan polusi dan semua kegiatan yang berpotensi untuk merusak bumi ini maka kegiatan itu dipindahkan ke planet lain yang ada di galaksi alam semesta ini supaya bumi ini nyaman untuk hanya sebagai tempat tinggal. Apalagi Indonesia yang kaya akan sumber alam dan mineral maka potensi pengrusakan alam akan besar sekali dan karenanya perlu solusi untuk mengatasinya.

Dalam bidang politik begitu juga terjadi perubahan yang besar dimana dulu negara besar yang bersatu maka sekarang sudah tercerai berai dan apalagi adanya Arab Springs yang dulu tampaknya kehidupan di Timur Tengah aman tenteram karta raharja maka sekarang sudah jauh berubah dan bahkan tanpa disadari sekarang kawasan Timur Tengah hanya menjadi tempat untuk pabrikan senjata melakukan uji coba hasil produksi senjatanya saja. Jumlah negara di bumi yang tidak pernah bertambah luasnya ini sekarang jumlah negara sudah beranak pinak seperti tampak dalam jumlah negara yang menjadi anggota PBB.

Generasi yang ada akan terus datang silih berganti dimana akan lahir generasi baru yang akan sesuai dengan jamannya termasuk perkembangan teknologi. Generasi yang baru ini akan melahirkan sendiri budayanya dan mungkin akan jauh berbeda budayanya dengan orangtuanya sehingga kalau diharapkan suatu ketika suatu generasi akan matang dan dewasa dalam segala hal termasuk dalam berdemokrasi berkehidupan bernegara dan berbangsa maka tahapan kedewasaan itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Jadi prasyarat untuk melakukan demokrasi yang bebas dimana harus ada masyarakat yang cukup dewasa maka prasyarat itu tidak akan pernah terpenuhi.

Dengan melihat itu semua dan memperhatikan potensi konflik yang ada serta kepentingan - kepentingan pihak luar yang menginginkan Indonesia tidak menjadi negara besar maka apakah tidak mungkin dibenahi sistem pelaksanaan demokrasi yang selama ini dianut khususnya dalam pemilihan wakil - wakil rakyat yang akan duduk di jajaran eksekutip dan legislatip. Yang perlu dipertimbangkan adalah sistem pemilu itu hanya sekali saja dilakukan untuk tingkat nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatip dan nanti pengisian jabatan struktural di tingkat daerah diserahkan kepada pemenang dan partai - partai politik sesuai dengan perolehan suara yang dihasilkan dalam pemilu tersebut. Dengan sistem ini predikat Indonesia sebagai negara terbesar demokrasi di dunia masih dapat dipegang.

Apabila sistem ini bisa dilaksanakan maka bisa dihemat berapa penghematan yang bisa dilakukan baik itu penghematan dalam bidang biaya, tenaga dan pikiran dimana hasil penghematan itu bisa dipakai untuk kegiatan produksi yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti halnya apa yang dilakukan Gubernur Ahok dalam mengelola Pemerintahan DKI Jakarta yaitu dengan melakukan penghematan dengan cara melakukan e-budgeting, e-procurement, cashless birokrasi Pemda DKI Jakarta, dll sehingga dapat mencegah dan menghindarkan orang untuk melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salam perubahan untuk kehidupan yang lebih baik.....