Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan pengalihahan subsidi BBM  dan  diterima oleh  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp150.000 untuk empat bulan kedepan, semestinya dialihkan ke Angkutan Publik antar kota dalam Provinsi (AKP) selama BBM transportasi publik belum dinormalkan.
Ini, Wajib diberikan kepada transportasi, dan harus didorong oleh dinas Perhubungan, kemudian menyampaikan kepada Menteri Perhubungan.
Sebab, BLT yang digulirkan Pemerintah, belum tentu digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan bertransportasi, kalau diberikan ke Perusahaan transportasi, maka itu akan digunakan untuk transportasi publik dan penggunaannya diawasi.
Salah satu operatur Bus yang ditemui di Sidoarjo, Jumat (9/9), mengatakan Sejauh ini belum ada penyesuaian tarif angkutan antar kabupaten/kota dalam provinsi di Jawa Timur khusus untuk Surabaya-Sidoarjo.
Tapi, pemilik bus menginkan ada penyesuaian tarif, namun tidak terlalu besar, mereka membutuhkan tambahan untuk menutupi biaya bahan bakar daripada kenaikan bbm subsidi. Jadi titik tengahnya, mereka khawatir masyarakat tidak mau lagi menggunakan transportasi publik jika tarifnya naik.
"Sudah seharusnya, Pemerintah mau berpihak kepada rakyat, subsidi BBM untuk transportasi publik jangan di kurangi. kalau perlu harga BBM subsidi untuk transportasi publik malah diturunkan dari harga yang lama tetapi transportasi pribadi yang dinaikkan.Â
Jadi, transportasi publik tetap hidup, masyarakat bisa memanfaatkan transportasi publik dan logistik yang BBM Subsidinya tidak mengalami kenaikan dengan tarif murah. Maka dampak yang akan memperburuk ekonomi kita, serta kenaikan inflasi tidak akan terjadi"
Konektivitas Transportasi
Menanggapi Bus Trans Jatim yang mengintegrasikan antara Sidoarjo, Surabaya dan Gresik. Â Transportasi antar Kabupaten/Kota, harusnya ada terminal tipe B, dimana transportasi tersebut berfungsi sebagai Hub/utama demikian juga terminalnya sebagai terminal hub/utama yang saat ini terminal Bus Trans Jatim sampai ke terminal C.
Ini yang menyebabkan perjalanan menjadi terlalu jauh dan tidak efektif, harusnya diintegrasikan dengan transportasi antar Kecamatan untuk menuju ke terminal tipe C, yang kita harapkan semua Kecamatan secara merata bisa mendapatkan kendaraan publik yang akan diintegrasikan dengan kendaraan publik antar Desa.
