Terbang ke Malaysia, Bambang Haryo Temukan Hal Tak Terduga Soal Harga BBM, Menteri Erik Kena Skakmat

urutan ke 36 Taiwan 1,028 USD setara dengan 15.378, urutan 37 Burma 1,039 USD setara dengan Rp. 15.540, urutan 40 Maldive 1,071 USD setara dengan 16.022, urutan 45 Vietnam 1,121 USD setara dengan 16.770, urutan 50 adalah Indonesia 1,167 USD setara dengan Rp. 17.540 berarti ada 49 negara yang menjual bahan bakar oktan 95 lebih murah dari Indonesia, sumber data, 

"Jadi, tidak benar kalau ada yang mengatakan harga BBM yang ada di Indonesia adalah yang termurah di Dunia, padahal Indonesia termasuk penghasil minyak dan gas yang sumur minyaknya terbanyak dan terbesar di Asia Tenggara. 

Kenapa harga BBMnya bisa sangat mahal?? tanya BHS.

Lucunya lagi , sambung BHS, Staf Khusus Menteri BUMN yang mengatakan harga BBM di Malaysia lebih murah dari Indonesia karena jumlah penduduknya lebih sedikit dari Indonesia, inipun tidak berdasar kajian dan data yang benar.

"Sebagai misal Singapura yang mempunyai penduduk 5,6 juta yang jauh lebih kecil dari penduduk Indonesia maupun penduduk Malaysia yang jumlahnya 33,37juta, harga BBM Singapura oktan 95 adalah 2,022 USD setara dengan Rp.30.200,- yang tentu jauh lebih mahal dari harga di Indonesia maupun di Malaysia, sehingga tingginya harga BBM di suatu negara tidak ada korelasinya dengan jumlah penduduk tetapi sangat berhubungan dengan kemampuan daya beli masyarakat di negara tersebut"Ungkap BHS

Lebih lanjut, anggota Dewan Pakar Partai Gerindra ini, di Singapura walau harga BBMnya 2Kali lipat lebih tinggi dari Indonesia tetapi UMRnya juga tinggi sebesar 5.000 SGD setara dengan 53juta sedangkan di Indonesia UMR berkisar 2 -- 4,7 juta rupiah dan bahkan masih ada wilayah yang mempunyai UMR dibawah 2 juta rupiah, misalnya Sragen Rp. 1.839.000, Banjarnegara Rp.1.819.000, dan lain lain, mayoritas 90% UMR wilayah di Indonesia di bawah 3juta rupiah.

"Maka pemerintah Indonesia seharusnya menerapkan tarif harga BBM yang realistis sesuai dengan harga beli impor seperti halnya di Malaysia dan baru subsidinya disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat Indonesia"Tutup BHS.