Samakan Persepsi Tentang Urgensi Perlindungan Hak Keperdataan Perwalian Anak dan Orang yang Ditaruh di Bawah Pengampuan, BHP Surabaya Gelar FGD

Selasa (14/5), BHP Surabaya Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menggelar Focus Grup Discussion dengan tema "Akibat Hukum Peralihan Harta / Hak Keperdataan Anak Belum Dewasa Dan Orang Yang Ditaruh Di Bawah Pengampuan Tanpa Keberadaan Wali / Pengampu Pengawas Balai Harta Peninggalan" di Aston Hotel Jember.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi tentang urgensi memberian perlindungan hak keperdataan perwalian anak dan orang yang ditaruh dibawah Pengampuan ini menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dari berbagai stakeholder terkait yang diantaranya Dr. Dulyono, S.H., M.H. (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur),  Budiansyah, S.H., M.H., (Ketua Pengadilan Negeri Jember), Drs. Safi'i M.H., (Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember), Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H., (Dosen / Pengajar Ilmu Hukum pada Universitas Negeri Jember).

Dalam sambutannya, Kepala BHP Surabaya, Hendra Andy Satya Gurning, menyampaikan betapa pentingnya peran BHP Surabaya dalam melindungi hak keperdataan anak dibawah umur dan orang dibawah pengampuan. "Proses Perwalian dan Pengampuan adalah proses yang panjang, lalu siapakah yang akan menjamin bahwa Wali atau Pengampu akan amanah dalam menjalankan tugasnya?" tegas Hendra.

Baca juga: Koordinasi dengan Stakeholder Terkait di Pulau Dewata, Kurator BHP Surabaya Kembali Lakukan Pemberesan Aset Pailit PT. MAIB

Hal ini juga disampaikan oleh Dulyono dalam paparannya, bahwa dalam rangka menjamin dan memberikan perlindungan hak keperdataan anak dibawah umur atau orang dibawah pengampuan, setiap perwalian dan pengampuan harus diawasi oleh BHP selaku wali atau pengampu pengawas agar tidak ada penyalahgunaan penggunaan harta anak dibawah umur atau harta orang dibawah pengampuan.

Sejalan dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember, Safi'i yang menyampaikan dalam paparannya bahwa tidak boleh adanya kedzoliman terhadap setiap penetapan perwalian atau pengampuan dengan membiarkan tidak adanya pengawasan terhadap wali atau pengampu setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, sehingga sinergitas antara BHP dengan pengadilan sangat penting.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dapat berjalan sangat interaktif antara narasumber dengan para peserta kegiatan untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan perwalian anak dibawah umur dan orang dibawah pengampuan. Harapannya dengan adanya diskusi ini dapat memberikan pemahaman yang utuh dan persepsi yang sama bagi seluruh masyarakat secara umum dan stakeholder terkait berkaitan dengan perwalian dan pengampuan. (Humas BHP Surabaya)

Baca juga: Di Lumajang, BHP Surabaya Datangi Kediaman Wali yang Tidak Penuhi Panggilan Wali Pengawas

Baca juga: Beranjak ke Pulau Dewata, Kurator BHP Surabaya Kebut Pailit PT Wolulas Jaya