Pengaruh Sistem Proporsional Terhadap Stabilitas Pemerintahan

Ilmu politik adalah bidang yang tidak hanya mempelajari teori-teori tentang kebijakan publik, hubungan antar negara, dan kekuasaan. Tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana struktur kelembagaan politik memengaruhi dinamika politik suatu negara. Sistem pemilihan adalah bagian penting dari studi ilmu politik karena berdampak langsung pada hubungan antara eksekutif, legislatif, partai politik, dan masyarakat luas.
 
Sistem pemilihan proporsional dianggap sebagai salah satu sistem yang paling representatif dalam dunia politik modern. Sistem ini sering dipuji karena memberikan perwakilan yang lebih inklusif bagi berbagai kelompok masyarakat. Namun, di balik keunggulannya, sistem ini juga dikritik karena dampak negatifnya terhadap stabilitas politik dan pemerintahan, terutama dalam konteks demokrasi parlementer, di mana koalisi sering dibutuhkan untuk membentuk koalisi. Sistem proporsional bertujuan untuk memastikan bahwa semua suara dihitung dan diwakili. Proporsional Representasi Daftar (PR Daftar) dan Sistem Proporsional Perwakilan Tunggal yang Dapat Dipindahkan (Single Transferable Vote – STV) merupakan dua bentuk yang paling umum dalam sistem proporsional.
 
Untuk mencegah fragmentasi politik yang berlebihan, ambang batas (threshold) sering digunakan dalam kebanyakan sistem pemilihan proporsional. Ambang batas ini dapat berkisar dari 3% hingga 5%, yang berarti bahwa partai harus mendapatkan setidaknya sebagian dari suara nasional untuk mendapatkan kursi di parlemen.
 
Karena suara yang diperoleh oleh partai-partai kecil juga dihitung, sistem pemilihan proporsional cenderung menghasilkan parlemen yang lebih pluralistik dengan lebih banyak partai politik yang terwakili. Meskipun sistem ini dianggap lebih inklusif dan representatif, ada beberapa masalah penting yang berkaitan dengan stabilitas pemerintahan dan politik yang perlu diperhatikan seperti fragmentasi partai dan pemerintahan koalisi, negosiasi yang berkepanjangan, berdampak pada sifat kebijakan publik.
 
Stabilitas pemerintahan sangat dipengaruhi oleh sistem pemilihan proporsional. Meskipun sistem ini memiliki kemampuan untuk membuat parlemen yang lebih inklusif dan representatif, masalah utamanya terletak pada kemungkinan terjadinya perpecahan politik dan kesulitan untuk membangun pemerintahan yang stabil. Pemerintahan koalisi sering terjadi di negara-negara dengan sistem proporsional, yang dapat memperlambat pengambilan keputusan dan mengganggu stabilitas politik. Namun, masalah ini dapat diatasi dengan menjaga stabilitas politik jangka panjang menggunakan mekanisme yang tepat, seperti ambang batas yang kuat dan budaya politik yang mendorong kompromi.
 
Menurut saya sebagai mahasiswa FISIP UNSRI meskipun sistem pemilihan proporsional bukanlah sistem yang ideal, ia dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan representasi politik sambil mempertahankan stabilitas pemerintahan dengan perbaikan yang tepat.

Bhetari Shashy Keyfha Hakim, Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP. Angkatan 2024, Universitas Sriwijaya