Andil Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan Infrastruktur yang Kurang Terstruktur

  Namun, sektor swasta sendiri tidak ada yang berminat dalam jangka panjang untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Pada zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menaruh harapan tinggi pada kemitraan publik-swasta (KPS) untuk pembangunan infrastruktur. Namun, skema ini tidak menghasilkan sukses yang signifikan.

  Pada kepemimpinan Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur sendiri pemerintah dengan semangat meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur melalui anggaran negara dan melalui badan usaha milik negara, BUMN, sambil berupaya meningkatkan iklim investasi melalui deregulasi dan dengan mendukung pengembang proyek infrastruktur utama yang mengalami masalah pembebasan lahan.

  Sebagai tulang punggung peradaban suatu negara, infrastruktur akan terus dibutuhkan dalam tiap fasenya. Indonesia masih dalam proses pemenuhan ketersediaan infrastrukturnya. Menurut Mc Kinsey (2012) nilai aset infrastruktur pada suatu negara yang maju idealnya ialah 70% terhadap produk domestik bruto (PDB). Saat ini kondisi infrastruktur di Indonesia baru berada pada 38% dari PDB (Bappenas,2019).

  Dengan dijelaskannya bagaimana keadaan infrastruktur yang kita miliki, tentunya pemerintah Indonesia sendiri seharusnya sudah memiliki beragam solusi untuk mengatasinya. Solusi tersebut diantaranya :

• Program Magister Super Spesialis dari PUPR
• Program ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi yang ahli, terampil, kompeten, dan dinamis untuk meningkatkan penguasaan keahlian teknis terapan di bidang infrastruktur jalan dan jembatan.
• Pemilihan pembangunan infrastruktur yang tepat
• Pemerintah indonesia sendiri harus bisa memilih kebijakan infrastruktur berdasarkan prioritas yang paling bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian secara luas.
• Meningkatkan kerja sama antar lembaga
• Kerjasama yang baik antar lembaga pemerintah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrstruktur di Indonesia. Pemerintah juga perlu lebih mengoptimalkan keterlibatan sektor swasta melalui skema Public Private Partnership atau KPBU alias Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur ke depan.
• Merencakan pembangunan dengan matang
• Perencanaan yang dimaksud disini tidak hanya perencanaan secara teknis saja. Namun, perencanaan dalam pembiayaan yang akan dipakai dalam pembangunan juga harus dikoordinasikan dengan baik.
• Perawatan terhadap infrastruktur yang sudah ada
• Pada infrastruktur yang sudah terwujud, diharapkan agar selalu dijaga agar bisa menghemat pengeluaran negara dan juga agar bisa digunakan masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

  Meskipun masih banyak sekali kekurangan di bidang infrastruktur dari pemerintahan Indonesia, tetapi mereka masih berusaha untuk mencari jalan keluar dari hal tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu mendukung pihak-pihak yang sudah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dan bukannya mencemooh serta memaki. Dengan saling mendukung satu sama lain, tentunya Indonesia dapat kembali bersaing dengan negara lain pada bidang ini juga menyejahterakan masyarakat dengan fasilitas yang mumpuni.