Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lantas bagaimana dengan kontestasi pilkada DKI?Â
Sebaiknya proses ini digulirkan  dengan cepat, bukankah semua pihak ingin Ahok segera terpidana??  Polisi harus kerja cepat, dan  kejaksaan dapat segera membawanya ke persidangan. Diperkirakan tak akan ada hakim yang berani melawan opini politik garis keras, apapun fakta hukum dipersidangan para hakim juga manusia , mereka tidak akan sanggup  menerima tekanan kelompok tertentu utk segera menjadikan ahok sebagai terpidana, kira2 itulah skenario yag akan terjadi kedepan.Â
Apabila semua proses ini sudah rampung seblum 15 jan 2017, dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka dimungkinkan secara UU pilkada dilakukan pergantian calon (asal dilakukan 1 bulan sebelum pilkada berlangsung)
 Demi Jakarta yang lebih baik dan pembangunan yang berkesinambungan, PDIP sebagai satu satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri  di pilkada DKI 2017 ini perlu segera melakukan langkah antisipasi.  PDIP harus berani mengajak partai2 pendukung lain, seperti Hanura, Nasdem, dan Golkar untuk mengusung Risma maju dalam pilkada DKI 2017, dengan menduetkan Risma dan Djarot sebagai calon gubernur DKI.
 Pilihan calon Risma Djarot ini adalah pilihan yang paling realible, dan paling mungkin memenangkan kontestasi, karena sangat minimnya waktu yang dimiliki oleh PDIP dkk, untuk melakukan konsolidasi. Pasanagan ini akan paling banyak manfaatnya dibandingkan pasangan lainnya untuk keberlanjutan pembangunan DKI kedepan, dengan pertimbangan
 1. Djarot sudah menguasai semua persoalan DKI, dia akan dengan cepat dapat melanjutkan semua program2 yang sudah direncanakan. sementara kalo calon lain saya khawatir mereka hanya mencari popularitas dgn  program2 pencitraan yang tidak membumi,  dan bagi2 kursi dinas skpd yang ujung2nya akan menjadi bancakan baru, karena tak ada makan siang gratis dari partai pengusung.
 2. Djokowi akan lebih mudah berkoordinasi dengan Risma dan Djaarot, karena mereka dari partai yang sama, dengan visi misi yang sama, sementara kalo calon lainnya lebih cendrung akan mudah disetir oleh partai pengusung, dan terkadang menjadi tidak realistis, cendrung asal beda dengan Jokowi.
3. Dki  dpt sebagai  role model yang diharapkan oleh prsiden Jokowi ,  sehingga daerah2 lain punya patern secara nasional bagaimana harus membangun kota masing2Â
4. Pilkada cukup 1 putaran dan tak perlu menghabiskan enerti dan biaya . Hemat uang, dan berhenti dari kegaduhan...
 5. Segera ada kepastian sehingga program tax amnesti jilid 2 dan pembangunan2 ekonomi  secara nasional bebas dari kegaduhan2 tidak perlu. Nilai kurs akan stabil, pertumbuhan ekonomi tidak tergangguÂ
Lantas bagaimana dengan keberatan masyarakat Surabaya? PDIP harus dengan cerdas menjelaskan kepada masyarakat Surabaya, untuk kepentingan bangsa dan kesuksesan pembangunan nasional, rakyat Surabaya diminta mengiklaskan Risma untuk menjadi Gubernur Jakarta
