Pada tanggal 26-27 September Partai Golkar mengadakan Pertemuan Nasional I Eksekutif-Legislatif se-Indonesia di Hotel Sultan. Pertemuan ini bertemakan Kerja Nyata Untuk Akselerasi Pembangunan Nasional.
Pertemuan ini membahas tentang keseriusan Jokowi untuk menjadi calon legislatif pada pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019 mendatang yang didukung oleh partai Golkar.
Politikus dari partai Golkar, Mukhammad Misbakhun, turut berkomentar dalam pencalonan kembali Jokowi, “Sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Golkar akan menyamakan persepsi dan langkah nyata dalam menyukseskan kebijakan Pemerintahan Jokowi.” Beliau menjelaskan bahwa pertemuan ini akan membahas berbagai isu utama yang dapat menguatkan alasan kenapa Jokowi bisa mencalonkan diri untuk pilpres 2019.
Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan ini, di antaranya kebijakan tax amnesty sebagai langkah untuk memperkuat sistem keuangan negara, harmonisasi Perda-Perda agar ramah investasi dan memperkuat kebhinekaan, percepatan implementasi reforma agraria untuk kesehatan masyarakat, dan percepatan industri nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Meskipun hal-hal di atas terdengar baik bagi orang awam, namun tidak semua mempunyai dampak positif terhadap rakyat. Contohnya jika kita menganalisis tentang tax amnestypada sisi positif dan negatif, positifnyapendapatan negara tentu saja akan bertambah dengan diberlakukannya ini dan juga dapat meningkakan kemampuan APBN terutama ekonomi untuk membangun infrastruktur sebagai penopang ekonomi. Selain itu juga tax amnestydapat mendatangkan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, adanya tax amnestyberarti tidak adanya sanksi pidana pada koruptor pajak, hal ini dapat berpengaruh terhadap kekecewaan masyarakat dan persepsi mereka terhadap pemerintah yang melewatkan para pengemplang pajak, dan menyebabkan masyarakat menyebut pemerintah sebagai pihak yang mengistimewakan para pengusaha.
Hal yang lainnya berhubungan dengan reforma agraria Jokowi ialah mungkin banyak pandangan visioner yang akan datang bersama kebijakan beliau. Selain itu, tujuan reforma agraria adalah untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi (terutama tanah), memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, dan hal-hal lain yang diharapkan bisa diimplementasikan dalam pemerintahan beliau. Tetapi apakah mungkin semua hal ini terjadi pada saat pemerintahan Jokowi? Seperti yang bisa dilihat sekarang, tidak ada dampak nyata reforma agraria Jokowi sudah berhasil.
Selama lebih dari dua tahun Jokowi-JK memimpin, reforma agraria sangat minim perencanaan guna mendorong perwujudannya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada. Hanya kebijakan redistribusi 9 juta hektar satu-satunya manifestasi dari usaha tersebut, dan juga secara orientasi masih terlalu kabur. Seharusnya saat ini fokus diarahkan kepada mendorong kebijakan redistribusi 9 juta hektar tersebut secara tepat sasaran, bukan hanya sekedar membagi tanah.
Misbakhun yang juga merupakan anggota Komisi XI DPR itu mengatakan sukses pemerintahan Jokowi berarti juga sukses Partai Golkar pada pemilihan legislatif (pileg) dan pilpres 2019 mendatang.
“Di sinilah pentingnya komitmen para kader Golkar untuk mendukung penuh program pemerintahan Jokowi sebagaimana visi Nawacita,” kata Misbakhun.
Nawacita sendiri adalah sembilan agenda prioritas Jokowi-JK yang dikemas dalam bentuk visi dan misi. Pada masa pilpres 2014, Jokowi termasuk capres yang paling sering ditagih terkait visi misi itu karena dia tercatat lebih sering memberi jawaban “mengambang” ketika ditanya wartawan.
Apakah hal-hal yang sudah disebut di atas merupakan kebijakan Jokowi yang baik? Sepertinya belum, karena rakyat Indonesia belum merasakannya secara nyata dan menyeluruh.
