Dewasa ini, bebrapa fenomena masyarakat muncul sebagai wujud ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender ini menyerang kaum wanita yang sampai saat ini masih banyak yang belum tuntas penyelesaiannya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih terhegemoni oleh ideologi patriarkhi,yang membawa wanita pada posisi subordinasi, sebagai makhluk nomor dua. Dalam masyarakat yang menggunakan pola kekerabatan patriarkhi, kekuasaan serta berbagai penggunaan kontrol sosial-ekonomi dipercayakan pada kaum lelaki.
Sekarang ini sebagiana besar kepemimpin dipegang oleh kaum pria yang dianggap lebih cakap dan mampun dibanding wanita. Hal ini terbukti dengan adanya fakta, bahwa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan persoalan pembatasan kuota wanita yang ingin berkecimpung dalam dunia politik.
Kalau kita cermati adanya peraturan yang harus mengkoordinir keterwakilan wanita di parlemen, seperti UU KPU yang mewajibkan 30% caleg harus wanita dan ancang-ancang KPU akan menetapkan aturan paksa baru agar wanita tetap terwakili, seharusnya sangatlah membuat wanita sadar bahwa diskriminasi terhadap wanita tetap ada. Hal ini cukup mendeskripsikan fenomena yang ada, jika sebenarnya kuota kursi kepemimpinan wanita di dunia politik sangatlah terbatas. Namun, hal ini tidak berarti membatasi eksistensi wanita di dunia politik. Kesempatan masih ada walaupun kehadirannya terbatas.
Oleh karena itu sebagai wanita, kita harus mampu membaca peluang yang ada. membekali diri dengan kemampuan diplomasi dan sadar politik menjadi prioritas. Dunia politik juga menjadi lahan perkembangan kemampuan wanita yang memeberi prospek besar terhadap negara.
