Baru-baru ini, publik dunia digegerkan dengan sebuah buku milik John Bolton yang berjudul “The Room Where It Happened” karena mengandung serangkaian kontroversi. Mulai dari Putin yang menganggap Trump adalah presiden yang gampang dipermainkan, Kim Jong Un menertawakan Trump karena idenya untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea, hingga perjanjian quid pro quo antara Trump dengan China.
Dalam buku itu, dijelaskan bahwa Trump melontarkan harapannya kepada Xi Jinping untuk memenangkan pemilu kedua kalinya pada bulan November ini dengan renegosiasi ulang terkait perjanjian dagang antar kedua negara, yang intinya memohon China agar membeli produk pertanian asal Amerika karena itu akan menguntungkan para petani -- sumber kantong pemilih terbesar Trump pada pemilu November 2016 silam.
Trump pun sangat geram ketika mengetahui rencana Bolton untuk mempublikasi buku memoarnya itu sehari sebelumnya. Ia pun menuduh Bolton telah melakukan pelanggaran yang sangat berat karena menyalahgunakan jabatannya sebagai eks-Penasihat Keamanan Senior Gedung Putih untuk mendapatkan informasi rahasia dan kemudian membocorkannya kepada publik.
Tak perlu waktu lama, Trump pun memerintahkan Jaksa Agung Federal AS, William Barr untuk segera menjerat hukuman terhadap Bolton dengan dakwaan serupa, namun akhirnya ditolak mentah-mentah olehnya karena tidak cukup bukti.
Mungkin saja, Barr berpikir bahwa isi buku tersebut hanya mengandung konten yang menyudutkan Trump selama menjabat sebagai Presiden AS dan tidak ada korelasinya sama sekali dengan tuduhan Trump bahwa buku itu berbahaya karena mengandung informasi rahasia negara.
Bagi sebagian besar masyarakat, argumen Bolton ini penuh dengan kejanggalan karena tidak sejalan dengan sikap permusuhan dan kebencian yang selama ini selalu dikobarkan Trump terhadap Tiongkok. Pasti hampir semua diantara kita bertanya-tanya, “Mengapa Trump yang begitu dikenal oleh publik sebagai tokoh atau figur antitesa dari Xi Jinping dan Tiongkok tanpa ada rasa malu memberanikan diri memberikan tawaran perjanjian perdagangan dengan tujuan utama memenangkan Trump untuk kedua kalinya?”
Atau ada yang pasti berpikiran lain mengapa Tiongkok begitu mudahnya saja menyanggupi permintaan penawaran dari musuh lamanya itu. Lagipula, selama ini, kebijakan perdagangan Amerika dibawah Trump yang sangat proteksionis tentu saja pasti sedikit banyaknya akan merugikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok karena sebagian besar barang-barang yang diekspornya terpukul mundur akibat pengenaan tarif yang begitu tinggi. Kalau sampai begitu, pasti Tiongkok juga menyelipkan permintaan khususnya dibalik semua cerita ini, tetapi belum terungkap saja.
Anggap saja kisah yang ditulis oleh Bolton itu benar adanya, ada beberapa kemungkinan yang mungkin mampu mendasari alasan mengapa China berharap Trump menang untuk kedua kalinya pada pemilu presiden Amerika yang akan datang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa walaupun banyak sekali kebijakan ekonomi Trump yang merugikan China, namun Trump adalah figur yang dianggap oleh banyak orang tidak stabil secara mental.
Sehingga, kebijakannya pun masih sangat fleksibel dan mudah berubah-ubah. Apalagi, baru-baru ini, Trump kembali memberikan sinyal permusuhan terhadap Jerman dengan menarik ribuan pasukan NATO dari wilayah bekas penguasa Nazi itu ke Polandia.
Trump beranggapan bahwa Jerman sebetulnya sudah menjadi negara maju dan karena itu meminta Jerman untuk membiayai sendiri pasukannya dari anggaran pertahanan negara. Hal itu pulalah yang menjadi topik pembicaraan utama antara pertemuan Trump dengan Presiden Polandia ke Gedung Putih kemarin. Diketahui, hubungan Amerika dengan negara-negara anggota NATO memburuk sejak Trump berkuasa di Amerika Serikat.
Rupanya peluang inilah yang secara cerdik ditangkap oleh Tiongkok. Menurut beberapa pejabat senior China -- beberapa sudah pensiun dan beberapa masih aktif bekerja -- aliansi Amerika dengan sekutunya adalah hal yang jauh lebih penting dari kebijakan ekonomi dan perdagangan Trump yang merugikan negaranya.
