Hari ini SBY marah besar dan mengungkap bahwa ada anggota TNI dan Polri aktif yang berkolaborasi dengan partai politik untuk memenangkan capres yang diusung partai tersebut, bahkan perwira tersebut menyebut SBY adalah "kapal yang sedang karam sehingga perlu mencari 'sekoci baru". SBY memberi peringatan keras bahwa era dwifungsi ABRI di mana TNI berpolitik dan kekaryaan sudah selesai sehingga perwira yang mau maju berpolitik wajib mengundurkan diri dari dinas.
Siapa perwira dan kubu parpol yang dimaksud SBY? Saya tidak tahu tapi saya mempunyai analisa untuk menyimpulkan identitas perwira dan parpol tersebut. Karena ini sifatnya analisa maka kesimpulannya tidak definitif dan masih bisa diperdebatkan sehingga bisa saja masih salah.
Tulisan ini akan saya mulai dengan kesimpulan, saya menyimpulkan kubu yang dimaksud SBY adalah Jokowi-JK; sedangkan Jenderal TNI yang dimaksud adalah Jenderal Moeldoko; dan Jenderal Polri yang dimaksud adalah Jenderal Sutarman dan Jenderal Budi Gunawan. Adapun alasan bagi kesimpulan ini akan saya uraikan di bawah:
1. Saya setuju dengan isi dari artikel di Kompasiana dengan judul Pidato 3 Menit Capres di KPU Ungkap Segalanya (http://m.kompasiana.com/post/read/659070/2/pidato-3-menit-capres-di-kpu-ungkap-segalanya.html); bahwa dari pidato selama 3 menit tersebut terlihat mana kubu capres yang bertarung mengedepankan etika dan mana kubu capres yang main hantam kromo; seenaknya dewek melanggar aturan di depan KPU lagi, dan kubu tidak sopan, tidak mengenal tata krama maupun etika itu adalah Jokowi-Jusuf Kalla.
2. Megawati Soekarnoputri pernah menggunakan tangan Panglima ABRI Ryamizard Ryacudu untuk mengelar pasukan sekeliling Istana Merdeka untuk memaksa Gus Dur turun, dan akhirnya Gus Dur digantikan oleh Megawati, wakilnya waktu itu. Karena tindakan subordinasi menjijikan inilah saya tidak setuju dengan semua puja-puji Raden Nuh kepada Ryamizard Ryacudu.
3. SBY menyindir tahun 2004 ketika ABRI berpihak pada salah satu pasangan, dan seingat saya tahun 2004 memang ada kecaman terhadap Hendropriyono yang masih Kepala BIN tapi menjadi juru kampanye bagi Megawati-Hasyim Muzadi. Saat itu dikuatirkan Hendropriyono akan menggunakan jaringan intelijen BIN demi memenangkan kubu Megawati; tapi karena Benny Moerdani sudah meninggal, maka Hendropriyono tidak bisa memanfaatkan jaringan BIN sebaik bila Benny membantu, sehingga dia dilibas SBY.
4. Berdasarkan angka nomor 1, 2, dan 3 di atas terbukti bahwa kubu PDIP memang memiliki sifat tidak beretika dan suka melanggar peraturan, makanya tahun 2009-2014 mereka adalah partai yang paling banyak melakukan korupsi dan bolos kerja di DPR; dan bahkan dua kali berpengalaman menggunakan pejabat negara untuk kepentingan politik praktis.
5. Alasan saya menempatkan Jenderal Moeldoko adalah karena beberapa bulan lalu dia cukup intens bertemu dengan Jokowi dan Megawati sehingga patut dipertimbangkan kemungkinan dia memang sedang bermain politik. Untuk apa Panglima TNI sering bertemu gubernur DKI dan ketua parpol sekalipun mantan presiden? Apalagi sempat santer terdengar bahwa Moeldoko yang kemarin meminta maaf kepada Singapura karena penamaan kapal perang Indonesia itu adalah kandidat wakil presiden Jokowi, tentu saja masalahnya dia tidak punya Rp. 10trilyun seperti JK.
6. Alasan saya mempertimbangkan Jenderal Budi Gunawan adalah karena jenderal yang terlibat kasus rekening gendut ini adalah mantan ajudan Megawati ketika menjadi presiden dan masih dekat dengan keluarga mereka sampai hari ini. Belakangan Tempo mengulas berita bahwa Jenderal Budi adalah orang membantu JK membujuk Megawati supaya menjadikan dirinya cawapres Jokowi, ditambah Rp. 10trilyun dari JK maka lahirlah pasangan JJ tersebut.
7. Alasan saya menempatkan Jenderal Sutarman adalah karena saya memiliki informasi bahwa seorang perwira tinggi polisi berinisial S menekan Kejaksaan Agung dan Udar Pristono supaya tidak menarik Jokowi dalam penyidikan kasus transjakarta berkarat. Entah siapa S ini, namun yang pasti Jenderal Sutarman beberapa kali bertemu dengan Jokowi, entah apa urusan Kapolri dengan Gubernur DKI yang setiap hari bolos kerja untuk pencitraan tersebut. Bila untuk mengurus Jakarta bukankah hal tersebut adalah tugas Polda Metro Jaya?
Demikian analisa saya, bila ada yang dirasa tidak tepat saya terbuka untuk berdiskusi.
