Kecurangan Pilpres 2024, Apa Penyebabnya?

Pemilu tahun ini memang menuai kontroversi. Khususnya, pada pasangan calon atau paslon nomor urut 02 yang menang dalam Pemilu Pilpres 2024. Hal ini, paslon 01 dan 03 merasa keberatan dan mereka ingin mengadakan pemilu ulang. Mereka ingin mengadakan pemilu ulang karena adanya kecurangan pada paslon nomor urut 02 yaitu Prabowo- Gibran. Pasangan calon ini tentu saja menjadi pasangan calon yang sangat kuat. Karena, Gibran yang saat ini mencalonkan sebagai cawapres, merupakan putra sulung Presiden RI ke-7 yaitu Joko Widodo. Joko Widodo merupakan serorang pemimpin yang tegas dan disukai oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini masyarakat sangat mudah terpancing saat Pemilu berlangsung yang mayoritas memilih paslon 02. 

Tentu saja dalam kasus ini akan terjadinya dinasti politik. Banyak dinasti politik terjadi di Indonesia. Hal ini timbulnya demonstrasi mahasiswa yang mereka ingin menjatuhkan Jokowi karena sikap tidak netral alias berpihak ke paslon anaknya. Sebelum pemilu berlangsung, Anwar Usman selaku Ketua MK mengubah keputusan batas usia capres- cawapres pada waktu itu. Hal ini juga dinilai bahwa Ketua MK "mengubah aturan main" agar bisa mendaftarkan Gibran sebagai cawapres.

MK diminta untuk mendiskualifikasi Paslon 02 dan KPU diminta supaya melakukan pemungutan ulang tanpa mereka. Menurut mereka, Jokowi diduga adanya tindakan nepotisme untuk menguntungkan paslon Prabowo- Gibran dalam satu putaran dan Jokowi juga diduga menyalahgunakan kekuasaan. Conthnya, adanya menggunakan program bansos untuk memenangkan paslon 02 ini. Hal ini banyak pendukung paslon 01 dan 03 melakukan demonstrasi di Patung Kuda. 

Walaupun pemilu tahun ini memiliki banyak kritikan, kita harus mencari jalan tengah untuk mencegah dugaan curang pemilu. Salah satu solusi yang dapat diusulkan adalah peningkatan pengawasan terhadap proses pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan lembaga pengawas pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, serta melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, pemberantasan korupsi dalam pemilu juga perlu dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dalam pemilu. Solusi ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan permasalahan dalam pemilu serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H