Kebijakan Pemprov DKI yang sudah menerapkan cash management system, e-purchasing, e-budgeting dan e-katalog diharapkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) juga diikuti daerah lain. Dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, seluruh keuangan di pemerintahan bisa dilihat secara langsung. "Coba dilihat masalah waktu tender, apakah tidak bisa dibuat supaya lebih cepat " "Ini harus disiapkan dan diikuti. Paling tidak dalam kurun waktu tiga tahun ini seluruh keuangan baik di kabupaten, kota, provinsi dan kementerian itu real time dan dikontrol dari sini," kata Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasi‎onal (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Rabu (13/5). Ia juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah‎ menyederhanakan regulasi lelang pengadaan barang dan jasa supaya dapat lebih mudah untuk mengecek dan mengontrolnya. Tujuannya, agar penggunaan anggaran lebih efesien, efektif dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. "Coba dilihat masalah waktu tender, apakah tidak bisa dibuat supaya lebih cepat. Kemudian masalah sanggahan, coba dikaji apakah memang diperlukan‎ mekanisme seperti itu. Saya lihat itu merepotkan," ungkapnya. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, akan menindaklanjuti arahan dari Presiden RI, Joko Widodo, terutama yang berkaitan dengan regulasi lelang yang perlu dikaji ulang mekanismenya agar tidak lagi berbelit-belit. Ia berharap, mekanisme lelang lebih baik dari sebelumnya. ‎"Kita akan tindak lanjuti arahan dari Pak Jokowi supaya mekanisme lelang di DKI lebih efektif, efesien dan akuntabel," singkatnya. [caption id="" align="aligncenter" width="448" caption="Sumber: beritajakarta.com"][/caption]