Mohon tunggu...
Bergman Siahaan
Bergman Siahaan Mohon Tunggu... Penulis - Public Policy Analyst

Penikmat seni dan olah raga yang belajar kebijakan publik di Victoria University of Wellington, NZ dan melayani publik di Kota Medan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Latah Aplikasi Dalam Semangat Digital Government

11 Desember 2022   20:58 Diperbarui: 13 Januari 2023   12:43 449
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi internet (Gerd Altmann/Pixabay)

Istilah digital government atau electronic government (e-government) muncul di abad 21 merespon disrupsi digital dunia. Salah satu implementasinya, organisasi pemerintah ramai-ramai membangun aplikasi digital.

Penggunaan aplikasi digital memang sudah menjadi keharusan di zaman ini namun menjadi kekhawatiran ketika inovasi diterjemahkan dengan aplikasi digital dan memunculkan kesan latah. Esai ini mengantarkan argumentasi kelatahan dalam fenomena digital government, khususnya di Indonesia.

Makna digital government

Digital government merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam organisasi pemerintah. TIK dapat digunakan untuk melayani publik, disamping operasional internal organisasi itu sendiri. Sejatinya, digital government bertujuan untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk peningkatan kondisi politik, sosial, dan ekonomi.

Sejatinya, digital government bertujuan untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk peningkatan kondisi politik, sosial, dan ekonomi.

Para pakar dan peneliti menyebutkan ragam manfaat dari penerapan digital government namun esai ini menyoroti dua hal yang menjadi garis besar, yaitu hal problem solving dan efficiency.

Penerapan digital government diharapkan dapat memecahkan masalah yang ditemui di lapangan (problem solving). Misalnya, ketika informasi cenderung sulit diperoleh dengan cara klasik yang menggunakan kertas pengumuman dan telepon, maka dibangunlah website untuk bisa memberikan informasi dan interaksi lebih luas.

Contoh lain, ketika proses pengadaan barang dan jasa secara manual dan tatap muka dianggap membuka lebar peluang kolusi dan korupsi, maka dibangunlah sistem pengadaan secara elektronik.

Manfaat kedua dari penerapan digital government adalah penghematan energi dan sumber daya alam lainnya (efficiency). Salah satunya dengan mengurangi penggunaan kertas yang berdampak pada eksploitasi pohon (paperless).

Digitalisasi dan sistem online juga mengurangi penggunaan bahan bakar untuk mobilitas pegawai pemerintah dalam menjalankan tugasnya maupun  yang digunakan masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah.

Bentuk-bentuk aplikasi digital yang umum digunakan antara lain website, media sosial, dan aplikasi seluler. Aplikasi seluler adalah aplikasi yang khusus digunakan pada telepon seluler dengan cara di-instal. Aplikasi seluler biasanya berupa ruang obrolan (chat) dan program lainnya yang lebih kompleks seperti absensi, pelaporan, pendaftaran perizinan/nonperizinan, dan lainnya.

Efek Bandwagon

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun