Mohon tunggu...
Bergman Siahaan
Bergman Siahaan Mohon Tunggu... Penulis - Public Policy Analyst

Penikmat seni dan olah raga yang belajar kebijakan publik di Victoria University of Wellington, NZ dan melayani publik di Kota Medan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Menguji Kebijakan Pembatasan BBM Berdasarkan Besar Mesin Kendaraan

11 September 2022   06:38 Diperbarui: 13 September 2022   13:30 1544
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Secara sederhana, sebuah kebijakan dapat diproyeksikan dengan model logika OUTPUT-OUTCOME-IMPACT. 

OUTPUT adalah kebijakan yang diterapkan, OUTCOME adalah hasil yang terjadi setelah kebijakan diterapkan, dan IMPACT adalah dampak akhir yang terjadi.

Pada kebijakan BBM bersubsidi ini, IMPACT-nya adalah berkurangnya beban APBN untuk subsidi sementara GOAL yang sebenarnya ada dua: subsidi yang tepat sasaran dan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik.

Dana dari pengurangan subsidi BBM diarahkan langsung ke orang yang kurang mampu. Pada akhirnya, kestabilan ekonomi, sosial, dan politik diharapkan dapat terwujud.

Namun sering kali OUTCOME yang terjadi pada penerapan sebuah kebijakan publik, lebih dari satu. Pada contoh kasus kebijakan pembatasan BBM berdasarkan besar mesin kendaraan ini, OUTCOME yang terjadi bukan hanya berkurangnya konsumsi Pertalite. Ada peristiwa lain yang juga terjadi. Salah satunya adalah tekanan pada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengonsumsi Pertamax untuk operasional mereka sehari-hari.

Ketidakmampuan mengonsumsi Pertamax ini akan mendorong inflasi dan menciptakan efek psikologis yang buruk. Inflasi meningkat karena pelaku ekonomi menaikkan harga untuk menyesuaikan naiknya biaya produksi yang dipengaruhi oleh harga BBM. Efek psikologis kemudian bisa berdampak (IMPACT) pada aspek sosial dan politik.

Dampak sosial misalnya kenyamanan yang menurun karena harus menggunakan angkutan umum yang tidak representatif dan akomodatif. Beda halnya dengan kondisi transportasi umum di negara maju yang sudah disiapkan kenyamanannya sejak lama.

Anak-anak yang harus berpisah dengan orang tuanya karena kendaraan umum yang berbeda. Belum lagi memperhitungkan faktor kriminalitas terhadap si anak. Tekanan sosial ini kemudian berdampak pula pada keamanan dan aspek politik jika protes membesar dan meluas. Peluang penyimpangan pembelian Pertalite pun terbuka lebar karena orang yang terdesak secara finansial akan berpotensi melakukan kecurangan.

OUTCOME yang lain, orang yang mampu menyesuaikan mobilnya agar boleh mengonsumsi Pertalite. Fenomena yang sama ketika orang menyiapkan dua mobil, masing-masing berplat ganjil dan genap, supaya tetap bisa membawa mobil setiap hari ke wilayah pembatasan kendaraan.

Jika demikian, pada akhirnya, tujuan untuk menggeser subsidi agar tepat sasaran dan menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik, diperkirakan tidak tercapai. Berikut diagram alur logikanya:

Diagram logic model (Dok. Pribadi)
Diagram logic model (Dok. Pribadi)

Titik masalah kebijakan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun