Perceraian, Inikah Akhir Karier Politik Ahok?

Semua drama pribadi tokoh-tokoh besar ini diketahui khalayak ramai pada masanya. Akan tetapi, kita tetap mengingat Mandela dan King sebagai tokoh besar yang membawa perubahan. Mengapa? Karena kehidupan pribadi mereka tidak mempengaruhi perjuangan dan pengabdian mereka bagi bangsa masing-masing. Dan rakyat serta masyarakat mereka mengerti hal ini.

Kita harus membedakan ranah privat dan publik dalam membahas tokoh-tokoh politik. Posisi politisi sebagai public figure berbeda dengan artis dan selebritis lain. Jika kita memperhatikan para seleb utamanya karena kehidupan pribadi mereka, kita harus memperhatikan politis terutama dari kehidupan publik mereka.

Sebagai ilustrasi, mana yang akan Anda pilih: politisi kebapakan yang saking sayangnya pada anak lalu menyerahkan proyek APBD pada anak tanpa tender (nepotisme) atau politisi yang saking sibuknya memperjuangkan rakyat hingga diceraikan suami? Tentu yang kedua bukan? Dalam alam bawah sadar, kita sudah tahu bahwa nilai seorang politisi bukan dilihat dari keharmonisan keluarganya. Kita menilai dari kebijakan dan produk-produk hukum yang dicetuskannya dan dampaknya bagi kesejahteraan kita. Oleh karena itu, isu perceraian sebenarnya irelevan dalam dunia perpolitikan.

Toleransi masyarakat Indonesia terhadap kehidupan pribadi politisi kita sebenarnya pun sudah 'dibiasakan'. Politisi berlatar belakang selebritis melanjutkan normalisasi cerai di Senayan, suatu fakta yang dikeluhkan kaum konservatif. Tapi toh tiap pilkada dan pemilu partai politik berlomba merekrut selebritis sebagai kader dan calon. Lagi pula, bukankah rival utama Jokowi dan pemimpin tak resmi kubu oposisi Jokowi-Ahok, Prabowo Subianto, pun merupakan duda akibat cerai?

Rakyat Indonesia 'sudah mampu' mentoleransi ketidakharmonisan rumah tangga para politisinya. Walaupun dengan alasan popularitas dan loyalitas partisan, ini merupakan hal yang baik. Kita dapat berharap dengan didahului pembiasaan ini, masyarakat dapat mulai berpikir kritis dan membedakan urusan pribadi dari urusan publik. Akhirnya, kita dapat bermimpi akan masa depan politik Indonesia yang berpendidikan, berbasis kebijakan dan bukan penghakiman terhadap aspek pribadi yang irelevan dalam pemerintahan.