Mohon tunggu...
Benny Eko Supriyanto
Benny Eko Supriyanto Mohon Tunggu... Perencana Keuangan - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone

Pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone. Hobby: Menulis, Traveller, Data Analitics, Perencana Keuangan, Konsultasi Tentang Keuangan Negara, dan Quality Time With Family

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Zonasi Sekolah

16 Juli 2024   05:00 Diperbarui: 19 Juli 2024   13:42 199
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

2. Pemerataan Kualitas: Dengan sistem zonasi, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan di semua sekolah negeri. Sekolah yang sebelumnya kurang diminati diharapkan dapat memperoleh sumber daya dan perhatian yang lebih untuk meningkatkan kualitasnya.

3. Pengurangan Diskriminasi: Sistem zonasi juga bertujuan untuk mengurangi praktik diskriminatif dalam penerimaan siswa baru, seperti praktik 'jual beli' kursi sekolah favorit.

Implementasi dan Tantangan Zonasi Sekolah

Implementasi sistem zonasi telah memberikan beberapa hasil positif, seperti peningkatan akses siswa ke sekolah-sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan beberapa tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari masyarakat, terutama orang tua yang ingin anak-anak mereka masuk ke sekolah favorit. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa sistem zonasi belum sepenuhnya berhasil mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah. Beberapa sekolah yang sebelumnya kurang diminati masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan infrastruktur.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan sistem zonasi sekolah merupakan upaya signifikan dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, serta memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa dan mahasiswa untuk mengembangkan diri mereka.

Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak lepas dari tantangan yang harus diatasi. Diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mendukung implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun