2. Pemerataan Kualitas: Dengan sistem zonasi, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan di semua sekolah negeri. Sekolah yang sebelumnya kurang diminati diharapkan dapat memperoleh sumber daya dan perhatian yang lebih untuk meningkatkan kualitasnya.
3. Pengurangan Diskriminasi: Sistem zonasi juga bertujuan untuk mengurangi praktik diskriminatif dalam penerimaan siswa baru, seperti praktik 'jual beli' kursi sekolah favorit.
Implementasi dan Tantangan Zonasi Sekolah
Implementasi sistem zonasi telah memberikan beberapa hasil positif, seperti peningkatan akses siswa ke sekolah-sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan beberapa tantangan.
Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari masyarakat, terutama orang tua yang ingin anak-anak mereka masuk ke sekolah favorit. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa sistem zonasi belum sepenuhnya berhasil mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah. Beberapa sekolah yang sebelumnya kurang diminati masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan infrastruktur.
Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan sistem zonasi sekolah merupakan upaya signifikan dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, serta memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa dan mahasiswa untuk mengembangkan diri mereka.
Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak lepas dari tantangan yang harus diatasi. Diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mendukung implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman.
