Ketidakadilan Syarat Akreditasi Pada CPNS 2018

Pendahuluan 

Pembukaan pendaftaraan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 merupakan salah satu informasi dan kabar gembira bagi para sarjana-sarjana dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang mencari pekerjaan. Kepastian dalam kerja, penghasilan yang pasti dan memiliki masa depan yang menjanjikan membuat profesi pegawai negeri sipil (PNS) diminati dan rebutan oleh masyarakat. 

Pengadaan CPNS baik di level kementerian maupun daerah saat ini, dilaksanakan oleh Kementeriaan pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Tidak ada hal yang  berbeda dari penerimaan CPNS sebelumnya, proses perekrutan CPNS dilakukan dengan sistem online melalui website sscn.bkn. go.id dari proses pendaftaran sampai dengan pemberkasan berkas CPNS. 

Bagi pelamar yang dinyatakan berkas memenuhi syarat diberikan hak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu seleksi tes menggunakan komputer yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Dalam proses pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 terdapat syarat yang berbeda dari tahun sebelumnya berdasarkan Surat Menpan RB Nomor B/480/M.SM.01.002/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Hal perubahan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 yaitu pemberlakuan syarat seleksi CPNS 2018 dengan mensyaratkan akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (Ban-PT) dan atau Pusdiknakes/LAM-PT Kes pada saat kelulusan untuk dilampirkan dalam berkas CPNS. Apabila pelamar tidak dapat melampirkan berkas maka yang bersangkutan tidak dapat memenuhi berkas dan dinyatakan gugur seleksi sampai dengan saat ini.

Pembahasan 

Pemberlakuan syarat akreditasi dalam pelaksanaan CPNS 2018 dianggap tidak adil bagi para pelamar CPNS yang berasal dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang tidak memiliki akreditasi. 

Terutama lulusan sarjana angkatan pertama dari prodi yang baru di buka pada perguruan tinggi, dikarenakan untuk prodi yang baru dibuka pada perguruan tinggi dapat di akreditasi setelah memiliki alumni pada prodi tersebut.  Hal tersebut juga dirasakan oleh salah satu pelamar dari sarjana lulusan perguruan tinggi negeri di Provinsi Kalimantan Barat. 

Pelamar CPNS tersebut menceritakan pengalamanya yang telah mendaftar untuk formasi S1/D4 Akuntansi CPNS 2018 di salah satu Kabupaten yang terdapat di Kalimantan Barat.

Setelah berhasil melakukan pendaftaran secara online, pelamar CPNS tersebut menyampaikan berkas dokumen CPNS pada Kabupaten tersebut dan setelah diverifikasi dinyatakan tidak memenuhi berkas syarat CPNS 2018 berkaitan dengan syarat akreditasi. Dokumen akreditasi dari program studi yang disampaikan oleh pelamar tersebut ternyata tahun diterbitkannya Surat Keputusan Akreditasi Program Studinya tidak sama dengan tahun tahun terbit izasah. 

Perbedaan tersebut terletak pada tahun penerbitan dimana, pada izasah pelamar tersebut lebih dahulu 1 tahun dibandingkan dengan tahun diterbitkannya SK Akreditasi Program Studi yang bersangkutan pada saat mengenyam pendidikan. Pelamar tersebut juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan lulusan angkatan pertama pada program studi perguruan tinggi negeri tersebut. 

Program studi tersebut untuk pertama kalinya menerima mahasiswa baru pada tahun 2008 berdasarkan SK Nomor 2134/D/T/2008 tanggal 11 juli 2008. Dari aspek penyelenggaraan pendidikan Prodi tersebut sudah legal dan resmi karena sudah memiliki izin operasional. 

Yang jadi permasalahan anggkatan pertama telah menyelesaikan studi selama 4 tahun sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan dan mendapatkan izasah pada tahun 2012 dan SK Akreditasi prodi tersebut terbit pada tahun 2013. Pada awalnya Alumni prodi tersebut merasa bangga dan mengharapkan setelah selesai izasah dari studi tersebut dapat digunakan untuk melamarkan pekerjaan pada instansi pemerintah sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. 

Namun kenyataannya pada penerimaan CPNS 2018 mensyaratkan akreditasi prodi saat kelulusan sebagai syarat dari pemberkasan CPNS 2018. Hal ini membuat para alumni anggkatan pertama dari prodi akuntansi D4 prodi tersebut tidak dapat mengikuti seleksi CPNS 2018. Padahal izasah yang dikeluarkan tersebut resmi dan terdaftar pada kementerian pendidikan.

Jika merujuk ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa, tujuan dari akreditasi adalah untuk menilai kelayakan dari program studi dan perguruaan tinggi serta menjamin mutu dari pendidikan yang dilaksanakan ole program studi dan perguruan tinggi. 

Ketentuan peralihan didalam peraturan ini menjelaskan bahwa pada ayat (1) izin pembukaan program studi dan atau perguruan tinggi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 agustus 2012 dinyatakan masih berlaku. Pada ayat (2) Program studi dan atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi dan tunduk pada peraturan menteri ini. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa program studi dan atau perguruan tinggi yang dinyatakan terkareditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan akreditasi ulang paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diberlakukan. 

Ketentuan ini sudah jelas bahwa bagi izin pembukaan program studi dan atau perguruan tinggi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 agustus 2012 dinyatakan masih berlaku dan Program studi dan atau perguruan tinggi yang belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi. 

Pemberlakuan syarat akreditasi berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 bertentangan dengan ketentuan dari Akreditasi berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa izin pembukaan program studi dan atau perguruan tinggi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 agustus 2012 dinyatakan masih berlaku dan Program studi dan atau perguruan tinggi yang belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan sudut pandang pada lembaga kementerian terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan pada masing-masing kementerian.

Berdasakan permasalahan yang dihadapi oleh sebagian pelamar CPNS 2018 berkenaan dengan pemberlakuan syarat akreditasi, dapat diketahui bahwa ketentuan tersebut sangat merugikan bagi alumni prodi yang baru dibentuk oleh perguruan tinggi karena, kehilangan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS. 

Seharusnya pemerintah membuat syarat CPNS 2018 dapat mengakomodir seluruh Izasah yang dikeluarkan oleh Perguruan tinggi tersebut dan mengacu aspek legalitas prodi atau perguruan tinggi yang telah memiliki izin pada kementerian pendidikan. 

Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keadilan, transparan, dan sederhana serta berlaku luas karena, akreditasi merupakan tanggungjawab dari penyelenggara pendidikan yaitu perguruan tinggi dan bukan merupakan tanggungjawab dari pemegang atau pemilik izasah dari lulusan program studi tersebut. 

Dalam hal ini sudah jelas yang dirugikan adalah para sarjana lulusan dari program studi yang tidak memiliki akreditasi walupun izasah mereka dinyatakan resmi dan legal oleh pemerintah.

Penutup

Akhir dari tulisan ini diharapkan pemerintah perlu segera mengkaji ulang dan merevisi ketentuan penerimaan CPNS 2018 sehingga, izasah-izasah yang telah terdaftar pada kementerian pendidikan dan resmi dapat digunakan untuk mengikuti seleksi CPNS 2018.

Berkaitan permasalahan tersebut pelamar CPNS yang merasa dirugikan dapat menyampakan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia berkaitan dengan dugaan maladministrasi pada penyelengaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah