Langgengnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pada tanggal 16 Januari 2023 para kepala desa dari beberapa daerah berbondong-bondong menyuarakan aspirasinya di Senayan. Mereka meminta agar Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 direvisi, sehingga masa jabatan kepala desa yang semula enam tahun meningkat menjadi sembilan tahun. Hal tersebut merupakan persaingan politik jika ditambah masa jabatan akan mengurangi persaingan politik tersebut. Persaingan politik yang dimaksud yakni kubu yang berkolaborasi dengan kepala desa akan tidak dilanjutkan jika pada saat masa pergantian kepala desa.

Namun pernyataan tersebut banyak mengandung pro dan kontra dalam hal ini melibatkan lintas sektor baik akademisi kemudian tentu saja aspirasi dari masyarakat desa utamanya. Desa hanya memerlukan perbaikan dalam kepemimpinan kepala desa bukan masa jabatannya. Relevansi dengan masa jabatan masyarakat yang membutuhkan peningkatan kesehjateraan, mampu mengelola dana desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebenarnya dibalik penambahan masa jabatan ini apakah ada maksud terselubung didalamnya dengan tanda kutip untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan pada masa pilkades hingga mempertaruhkan nyawa. Secara dalam pilkades tersebut mengeluarkan banyak modal untuk kampanye.  

Menurut data yang dikaji oleh Ubedilah Badrun pengamat sosial politik(UNJ) data korupsi pada masa jabatan 6 tahun saja sudah 686 secara logika apabila masa jabatan ditambah hingga 9 tahun, namun tidak didukung dengan perbaikan kualitas SDM-nya tentunya menjadi masalah secara kausalitas politik dan regenerasi politik. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam proses akumulasi kekuasaan serta banyaknya kecenderungan bertentangan dengan prinsip demokrasi. 

Jika terselenggaranya dari revisi tersebut kepala desa harus memenuhi syarat dan dalam kementrian harus meneliti calon kepala desa harus mensejahterakan desanya itu sendiri jangan hanya mengejar dana desa nya saja. Karena hanya sebagian kepala desa berjuang untuk mengolah dana desa. Sebenarnya di negeri ini membutuhkan generasi baru yang akan memperbaiki kepemimpinan desa lebih agar memunculkan inovasi-inovasi memajukan dan meningkatkan desa yang bisa mensejahterakan masyarakat. Masa iya harus nunggu 27 tahun lagi apa yang akan terjadi di desa jika ditetakan revisi tersebut yang ada akan menjadi sulit memajukan inovasi anak muda.