Apakah wajar Ahok dan Jakarta disebut angkuh? Saya fikir wajar. Negeri ini serasa hanya milik segelintir orang, berita-berita dan hedline media-media hanya berputar-putar di Jakarta dan paling seksi kalau bahas Ahok yang sok keren di Jakarta.
Metro TV saja sudah mengawali keangkuhan Ahok dengan menurunkan judul berita "Para Penantang Ahok" bagi sosok-sosok lain yang hendak maju sebagai calon gubernur pada pilkada 2017 nanti. Ahok sebagai incumbent dipersepsikan sebagai sosok yang kuat dan hebat sehingga orang lain yang hendak maju dianggapnya sebagai para penantang.
Lebih dalam lagi, citarasa keangkuhan kalimat "para penantang Ahok" ini mempersepsikan seolah kursi gubernur DKI Jakarta untuk periode selanjutnya merupakan haknya Ahok, siapa yang mau merebut harus berhadapan dengan incumbent dan mengalahkanya terlebih dahulu. Tak ada yang salah dengan kalimat itu, namun disinilah pilihan kalimat keangkuhan yang ditonjolkan, seperti angkuhnya Jakarta.
Tak sekedar melalui kalimat saja keangkuhan Ahok benar-benar patut diakui, namun dari cara Ahok berbicara dan mengambil langkah kebijakan dalam pemerintahanyapun menjadi cerminan yang tak terbantahkan. Melawan Undang-Undang, tak akan tunduk dengan aturan cuti kampanye adalah keangkuhan yang dipertontonkan kepada publik. Meskipun mungkin pada akhirnya MK ternyata mengabulkan gugatan Ahok mengenai aturan cuti kampanye, Ahok tetaplah angkuh bahkan akan bertambah angkuh. Seolah dialah Undang-Undang, kalimat yang keluar dari mulutnya adalah aturan yang tak bisa dilawan.
Sama halnya juga dengan Jakarta yang sok keren dan hebat, meskipun tiap tahun dilanda banjir dan kesemrawutan jalan yang macet langganan, Jakarta tetap angkuh memaksakan kehendaknya yang harus diikuti oleh setiap orang di pelosok negeri, bahkan oleh orang yang belum pernah berkunjung ke Jakarta sama sekali.
Jakarta ini angkuh dan sok hebat, padahal tambang emas terbesar yang katanya memberi banyak setoran dana ke Jakarta yakni Freefort ada di pelosok Papua, begitu juga Newmont ada di Nusatenggara, tambang timah ada di Bangka, batubara, perak, tembaga, dan lain-lainya ada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumatera, dan tempat-tempat lain dipelosok negeri, bahkan tambang minyak yang besar salah satunya juga ada di Natuna, tempat ditengah laut yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Semua itu tidak ada di Jakarta, kantornya saja yang di Jakarta, numpang sewa tempat kantor saja mereka.
Jakarta kalau tidak ada daerah lain dipelosok negeri, tidak ditunjang oleh pendapatan yang jumlahnya triliunan rupiah yang berasal dari seluruh pelosok negeri, tidak banyak yang patut dibanggakan oleh Jakarta.
Yang memutuskan untuk nambah hutang negara orang yang tinggal di Jakarta tapi harus ditanggung oleh seluruh penduduk negri. Yang memutuskan perencanaan anggaran negara orang yang di Jakarta, tapi pas dihitung ulang oleh Menkeu Sri Mulyani banyak terjadi ketakcocokan dan kekurangan anggaran, akhirnya pemerintah daerah juga yang kena imbasnya dengan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) ratusan triliun.
Bahkan yang memutuskan untuk Tax Amnesty juga orang-orang di Jakarta dengan gembar-gembor mau menarik dana yang parkir di luar negeri, namun ternyata tax amnesty yang dibuat oleh orang di Jakarta itu menghebohkan warga di seluruh negeri yang disuruh ikut tax amnesty. Warga yang pendapatannya tak seberapa, hanya punya aset yang belum banyak menghasilkan, ternyata harus ikut kebingungan karena takut ancaman denda ratusan persen  kalau tidak ikut tax amnesty.
Jakarta alangkah angkuhnya, sok hebat, dan mengatur sana-sini. Mereka sendiri yang tak mampu capai target pendapatan negara, namun imbasnya harus juga ditanggung oleh semua daerah melalui pemotongan DAU dan Tax Amnesty bagi warganya.
Untung saja setiap daerah di Indonesia cinta NKRI, terus setia dibawah naungan garuda dan merah putih, kalau daerah bosan dengan NKRI mungkin Jakarta tak akan bisa lagi mengumbar keangkuhanya.