Beberapa waktu yang lalu saya berbincang-bincang dengan PNS yang di NON-JOB kan di lingkungan PNS dimana beliau mengabdi, beliau menuturkan bahwa berapa dia tidak menikmati dan merasa tidak berguna lagi di lingkungan di mana ia di tempatkan, rasa penyesalan dan bersalah itu datang karna beliau mengingat tanggung jawabnya sebagai abdi Negara yang seharusnya mengabdi dengan sekuat tenaga, jujur dan berdedikasi. Menurut penuturannya beliau sebenarnya sangat ingin bekerja keras dan profesional dan memenuhi tanggung jawabnya, tapi apa daya, akibat pergeseran kekuasaan di daerahnya, beliau harus menanggung akibat yang menimpanya, boleh dikatakan korban politik.
Sepanjang pengamatan dan pengenalan saya terhadap pribadi di atas, memang jika dibandingkan dengan pejabat yang menggantikan beliau memang sangat jauh dan mungkin jika di telisik lebih dalam lagi, pejabat yang menggantikan beliau sangat tidak memenuhi kriteria profesionalisme seorang PNS dan bisa dikatakan bahwa jabatan tersebut didapatkan karna kedekatan persaudaraan dari seorang Bupati di daerah tersebut.
Pandangan seperti di atas memang tidak asing lagi di beberapa daerah terutama di Sumatera Utara yang penuh dengan dikotomi Suku dan Agama, hal ini terlihat jelas ketika kepala daerah berganti, maka akan di ikuti juga dengan pergantian-pergantian di beberapa dinas dan sub dinas tertentu. Mungkin hal ini telah berdampak sangat buruk terhadap perkembangan Sumatera Utara, kesenjangan pembangunan dan ekonomi sangat terasa, padahal ada beberapa daerah yang di anak tirikan sebenarnya sangat berpotensi untuk di kembangakan berdasarkan sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.
Semua proses penempatan pejabat sangat sarat dengan kepentingan masing-masing pemimpin daerah, tidak lagi memperlihatkan sisi kualitas SDM dan semangat pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Ketika hal di atas duah menjamur dan menjadi hal yang mustahil untuk di perbaiki, maka sebenarnya semangat inilah yang memberikan penyadaran terhadap masyarakat batak pada umumnya untuk merobahnya dan mengambil sebuah kesimpulan untuk menempatkan pemimpin di pucuk pimpinan tertinggi Negara ini orang yang benar-benar Nasionalis dan Oikumenis/Pluralis serta berpandangan profesional. Hal ini terlihat jelas dengan kemengan Jokowi-JK di basis basis kristen/batak di seluruh kabupaten-kota di Sumatera Utara, kita ambil saja contohnya di Taput, Tobasa, dan Tapanuli tengah yang rata-rata Jokowi-JK menang diatas 80 %.
Dari serangkaian rekam jejak Jokowi memperlihatkan bahwa betapa beliau menjunjung tinggi kualitas dan kepropesionalan seorang pejabat untuk ditempatkan di posisi-posisi strategis tanpa melihat suku dan agamanya dari mana, yang terpenting adalah kualitas dan keprofesionalannya.
Mungkin tulisan ini sangat naif kelihatannya, tetapi inilah gambaran dari Sumatera Utara yang kebanyakan akan membenarkan penuturan saya ini.
Harapan terbesar masyarakat kepada Jokowi adalah agar supaya benar-benar membenahi sitiap sudut Negeri ini, tanpa melihat siapa yang mendukung dan yang tidak, semua mengharapkan agar pejabat-pejabat daerah kedepan terevolusi mentalnya seperti halnya mental Jokowi yang menjunjung tinggi Konstitusi dan keinginan masyarakat, bukan tunduk kepada Konstituennya.
Mudah-mudahan kedepan Negara kita ini semakin maju, bukan hanya dari segi ekonomi ataupun pembangunan, yang terpenting adalah sembangat revolusi mental yang dicanangkan Jokowi agar menyentuh setiap hati rakyat Indonesia agar memperoleh kemajuan dalam SDM dan benar-benar memiliki semangat gotong-royong untuk membangun Negeri ini dari sabang sampai merauke, memiliki nilai-nilai kesukarelaan untuk pembangunan bangsa.
Semoga bapak Jokowi tidak berubah, Jokowi tetaplah menjadi Jokowi setelah menjadi presiden. Dengan demikian, tidak ada lagi PNS yang baik yang di NON-JOB kan dan Negara ini akan benar-benar berproyeksi terhadap peningkatan kemajuan SDM rakyatnya, bukan semata melihat SDA kita.
