Bukan hanya itu, nilai utang luar negeri pemerintah dan swasta mengalami peningkatan yang berarti dibutuhkan lebih banyak usaha dan waktu untuk membayar. Layaknya pihak yang berutang, pasti kemampuannya untuk membayar atau membiayai sesuatu yang diperlukan akan berkurang karena harus terus menerus membayar pokok utang dan bunganya.
Peran Bank Indonesia
Di awal-awal saya mencoba mengenal dan memahami aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ranah kebijakan publik, saya sempat dengan bodohnya berpikir mengapa pemerintah harus meminjam dari pihak luar negeri padahal bisa saja pemerintah, tentunya dengan kekuasaannya, memerintahkan Bank Indonesia mencetak uang lebih banyak. Benarkah demikian? Ternyata saya bodoh. Tidak semudah itu Bank Indonesia diatur oleh pemerintah mencetak uang sesuka hati.
Sebagai alat transaksi, jumlah uang harus ditakar jumlahnya sedemikian rupa agar transaksi tidak terlalu kencang yang berakibat barang dan jasa bisa menjadi tidak stabil nilainya dimana besar kemungkinan menjadi mahal sehingga memicu apa yang disebut dalam istilah ekonomi sebagai inflasi.
Begitu juga bila uang yang diedarkan lebih sedikit maka transaksi akan lesu karena transaksi bisa terhambat akibat keterbatasan alat tukar. Sebagai analogi, bayangkan bagaimana orangtua mengatur jumlah uang jajan anak agar transaksi yang dilakukan si anak berada dalam ambang yang normal. Bila transaksi melemah, industri akan ikut melemah yang akan berakibat perdagangan ikut melemah dan pada akhirnya mempengaruhi aktivitas perekonomian lainnya.
Bagaimana caranya agar uang dalam bentuk tunai tidak terlalu banyak beredar? Sebagaimana orangtua biasanya mengajarkan anak-anaknya untuk tidak membelanjakan semua uang jajannya dan menyimpannya dalam celengan yang disediakan, maka Bank Sentral juga memastikan ada bank-bank pelaksana yang ditugaskan menyimpan sebahagian uang masyarakat yang tidak terpakai.
Pernahkah anda membayangkan bagaimana masyarakat di Papua, sebutlah di Kabupaten Puncak Jaya atau pelosok lainnya yang terkadang tidak ada di dalam peta bisa tetap ter-interkoneksi dengan sistem pengelolaan keuangan? Tidak ada cara lain selain mewajibkan perbankan milik negara, sebutlah Bank BNI, Mandiri, BRI untuk tetap hadir di pelosok meskipun secara perhitungan ekonomi sering tidak menguntungkan.
Saya ingin menyebut Bank Indonesia dengan penuh rasa bangga dan hormat karena telah menjalankan fungsi-fungsinya yang memungkin nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa tetap dalam kondisi yang stabil. Demikian pula dengan berbagai kebijakan yang memungkinkan lembaga-lembaga jasa keuangan tetap bisa eksis pasca krisis ekonomi dan moneter yang pernah melanda negeri ini beberapa puluh tahun lalu.
Bisa dibayangkan bila bank sentral Indonesia ini tidak tangguh dan profesional, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari krisis moneter yang tentu akan selalu dibarengi dengan krisis ekonomi bahkan sosial dan gangguan stabilitas keamanan bila berkepanjangan.
Tiga fungsi utama Bank Indonesia yang meliputi meregulasi kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan memberdayakan serta mengawasi perbanakan di Indonesia telah dijalankan secara bersinergi sehingga sistem keuangan negeri ini tetap dalam kondisi yang stabil hingga saat ini.
Tapi tidak dengan demikian kita bisa berleha-leha dan menyerahkan semua urusan stabilitas keuangan kepada Bank Indonesia. Sebagai bangsa yang katanya sedang berupaya menuju bangsa yang kekuatannya bertumpu pada ketahanan masyarakat (civil society) setiap dari kita tentu wajib berperan aktif.