Mohon tunggu...
BEM KM
BEM KM Mohon Tunggu... -

Badan Eksekutif Keluarga Mahasiswa Universitas Diponegoro

Selanjutnya

Tutup

Politik

Siaran Pers Tolak Loberalisasi Pangan-Awas Mafia Pangan!

14 Maret 2011   02:31 Diperbarui: 26 Juni 2015   07:48 89
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia yang kemudian menjadi komoditas bagi pemerintah Indonesia.  Ketikia berbicara menegenai beras maka elemen masyarakat yang bersinggungan secara langsung dengan beras ini adalah petani yang mana hingga saat ini hak-hak mereka masih termarjinalkan.

Adalah kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras dari luar yang merupakan lanjutan dari Inpres no 7 tahun 2009, yang menyatakan bahwa pemerintah boleh mengimpor beras dengan tujuan menstabilkan harga.  Tercatat alokasi impor beras dari bulog adalah 1,5 juta ton untuk tahun 2010 sendiri mencapai 670.000 ton dan sisanya akan dilakukan di tahun 2011.

Secara kebijakan ekonomi makro kebijakan impor beras adalah cara yang pas ketika pemerintah menghendaki harga beras stabil sehingga masyarakat dapat mengkonsumsinya.  Tetapi akan menjadi salah ketika kebijakan impor beras ini dijadikan sebagai satu-satunya solusi pemerintah dalam menstabilkan harga beras.  Sekali lagi Petani menjadi korban dari kebijkan yang mengarah kepada liberalisasi.

Masalah beras adalah masalah yang setiap tahun datang, tetapi pemerintah selalu menggunakan impor sebagai jalan keluar instan.  Tampak terlihat bahwa pemerintah tidak memiliki iktikad untuk menyelesaikan masalah pertanian ini.

Padahal kondisi di lapangan menyatakan bahwa Indonesia surplus beras hingga mencapai 4 juta ton di akhir tahun 2010.  Sedangkan untuk daerah Jawa Tengah sendiri surplus hingga 2,9 juta ton dan menyumbang sekitar 16% dari total ketahanan pangan di Indonesia.

Perlu diketahui bersama bahwa memasuki bulan April ini akan ada momen panen raya yang hampir terjadi serentak di seluruh Indonesia sehingga ketersedian pangan dari petani dalam negeri akan melimpah.

Untuk itulah kami Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (BEM KM Undip) menuntut:

1.  Pemerintah langsung menyerap beras dari petani.

Hingga saat ini pemerintah dalam hal ini bulog memiliki kecenderngan menyerap beras melalui pihak ketiga dan itu berpotensi penyelewengan.  Di tambah hingga saat ini pemerintah baru menyerap beras dari petani 117 ribu ton padahal targetnya adalah 145 ribu ton

2.  Menghentikan impor beras.

Impor bukanlah solusi bagi tercapainya stabilitas pangan karena bagimanpun juga impor hanya merugikan petani dan juga dengan adanya impor dapat memunculkan lahan basah bagi para cukong-cukong impor.
-BEM KM UNDIP 2011-
KEMENTERIAN SOSIAL POLITIK

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun