100 Hari Jokowi-JK: Inkonsistensi HAM

Oleh: Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP UI 2015

*tulisan ini diajukan sebagai tulisan bersama BEM se-UI dalam aksi peringatan 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK

Salah satu janji kampanye Jokowi-JK pada Pemilihan Presiden tahun 2014 lalu yakni komitmennya dalam menyikapi permasalahan HAM dan impunitas. Tidak hanya menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, Jokowi-JK juga berjanji untuk serius menyikapi isu HAM nasional dan mendorong penguatan HAM regional (ASEAN). Memperingati 100 hari masa pemerintahan Jokowi-JK, bagaimanakah HAM di Indonesia kini?

Sayangnya dari optimisme janji kampanyenya, 100 hari masa pemerintahan Jokowi-JK justru meninggalkan catatan hitam mengenai HAM. Semenjak dilantik pada bulan Oktober 2014, aparat dianggap sering melakukan tindakan represif dalam menghadapi masyarakat. Beberapa peristiwa kekerasan aparat yang terliput dan tercatat oleh media semenjak dilantiknya Jokowi-JK antara lain: kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Muslim Indonesia dalam bentrokan demo BBM antara mahasiswa dan warga dengan aparat. Di dalam demo tersebut terdapat video yang mengindikasikan mahasiswa yang meninggal tersebut terluka parah akibat tertabrak mobil aparat kepolisian. terutama ketika masyarakat, mahasiswa dan gerakan lintas daerah melakukan demo terhadap kenaikan BBM pada bulan November, tahun 2014 lalu. Tidak hanya pendemo yang mendapat tindakan represif, di Makasar demonstrasi menelan korban nyawa seorang mahasiswa, terjadi pula perampasan alat peliputan wartawan. Apakah represifitas aparat ini menjadi penanda kembalinya rezim antikritik?

Komitmen Jokowi-JK terhadap penegakan HAM selama masa pemerintahanya telah dipertanyakan semenjak Jokowi-JK menunjuk AM Hendropriyono sebagai penasihat tim transisi. Hendropriyono telah diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM Talangsari III yang terjadi pada tahun 1989. Setelah Hendropriyono, Jokowi kembali menunjuk tokoh yang masih bermasalah dengan HAM, yakni mantan Kepala Satuan Angkatan Darat, Ryamizard Ryacudu sebagai menteri pertahanan. Ryamizard dikenal sebagai jenderal garis keras yang turut melakukan pembasmian gerakan separatis dan mendukung pembunuhan yang divonis sebagai pelanggaran HAM oleh prajurit TNI di Papua. Penunjukan Ryamizard ini semakin memperkeruh dan menurunkan optimisme yang sempat terbangun mengenai janji Jokowi untuk menyelesaikan perasalahan impunitas dan pelanggaran HAM masa lalu. 100 hari Jokowi-JK memimpin Indonesia, bagaimanakah perkembangan status pelanggaran HAM masa lalu?

Lihat Visi-Misi Jokowi-JK hal.27, dapat diunduh di http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf

Muhammad Abdiwan, “Ini Video Korban Tewas Bentrok Demo BBM di Depan Kampus UMI”, terbit pada 28 November 2014, diakses pada 24 Januari 2015, http://makassar.tribunnews.com/2014/11/28/ini-video-korban-tewas-bentrok-demo-bbm-di-kampus-umi

Indah Wulandari, “Demo BBM Ricuh, Komnas HAM: ‘Kekerasan Aparat Coreng Pemerintahan Jokowi-JK’”, diposting pada 14 November 2014, diakses pada 24 Januari 2015, http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14/nf04wa-demo-bbm-ricuh-komnas-ham-kekerasan-aparat-coreng-pemerintahan-jokowi

BBC, “Kontras Kritik Jokowi yang Memilih Hendropriyono”, terbit pada 14 Agustus 2014, diakses pada 25 Januari 2015 http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140814_hendropriyono

KontraS, “Jokowi: Jangan Pilih Pelanggar HAM”, terbit pada 25 Oktober 2014, diakses pada 25 Januari 2015 http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1964 dan Richard C. Paddock, “Penunjukan Ryamizard Picu Kecaman”, terbit pada 28 Oktober 2014, diakses pada 25 Januari 2015, http://indo.wsj.com/posts/2014/10/28/penunjukan-ryamizard-picu-kecaman/