"Yang tidak baik kalau identitas atau ikatan primordial kita itu kemudian kita
 ekspresikan dengan secara negatif, secara eksklusif, secara egois, secara monopolistic"
-Din Syamsuddin (Mantan Ketua Umum Muhammadiyah)
Awalnya disiasati sebagai upaya persatuan dan amalgamasi ideologi, berujung kepada lahirnya dikotomi. "Partai Tuhan dan Partai Setan" adalah salah satu contohnya. Persatuan dalam keberagaman, yang mana merupakan dasar dari terdirinya sebuah republik, kerap dieksploitasi dalam rangka memenuhi hasrat elektabilitas. "Politik Identitas"; sebuah upaya dalam meningkatkan elektabilitas dari satu irisan masyarakat, tentu menimbulkan beberapa pertanyaan krusial. Apakah siasat tersebut berhasil? Lalu, apakah politik merupakanmanifestasi identitas atau identitaslah yang merupakan manifestasi politik? Sebelum itu, ada baiknya kita menyamakan pemahaman terhadap definisi dari politik identitas.
Secara terminologi, politik identitas berasal dari kata politeia dan identity. Politeia berasal dari Bahasa Yunani yang berarti bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat untuk kepentingan umum. Sedangkan Identity berasal dari Bahasa Inggris yang memiliki arti ciri-ciri atau tanda yang khas. Secara kesatuan, politik identitas berarti sebuah aktivitas politik yang menekankan pada perbedaan-perbedaan yang secara fisik dapat dilihat sehingga menimbulkan sesuatu yang dapat menjadi ciri atau khas dari seseorang ataupun kelompok.
Akhir-akhir ini, politik identitas sangat populer digunakan untuk mendongkrak suara. Seperti yang dilakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk memenangkan hati para konservatif dan nasionalis di Amerika Serikat. Ia menjadikan ketakutan masyarakat sebagai alat politik untuk mendongkrak suara dan terbukti efektif. Seseorang yang selalu menjadi bahan olokan karena ucapan dan janji-janjinya yang kontroversial berhasil mendapatkan 306 dari 538 suara elektoral. Contoh lainnya adalah Referendum Inggris yang menjadi bukti kesuksesan partai sayap kanan. Bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa menjadi tekanan karena harus patuh terhadap kebijakan bersama, termasuk menampung para imigran. Ketakutan diciptakan dengan mengatakan bahwa para imigran akan datang untuk mencuri pekerjaan, melakukan aksi terorisme, dan merusak nilai juga budaya Inggris.
Tampaknya Indonesia tidak mau ketinggalan trend dalam memakai politik identitas sebagai alat peraup suara. Kedua paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo SubiantoSandiaga Uno menggunakan identitas yang sama, agama. Dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia dan kefanatikan akan agama yang dianut, penggunaan identitas agama nampaknya menjadi sesuatu yang masuk akal. Hal ini bisa dilihat dari keputusan Paslon 01 yakni Jokowi menarik Ma'ruf Amin sebagai pasangannya dan Prabowo yang memanfaatkan kedekatannya dengan tokoh FPI Habib Riziek Shihab dan tokoh-tokoh Islam lainnya.
Bagai belati, politik identitas dapat memberikan utilitas positif dan menciptakan luka signifikan ke lubuk pemilih. Penjelmaan analogi tersebut salah satunya tercermin dalam gerakgerik politis strategis orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Â
Semua bermula dari penekanan Perpu Nomor 2 Tahun 2017, perpu yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Revisi dilakukan untuk mengantisipasi menjamurnya ormas yang tidak pancasilais.
Penekanan terhadap perpu tersebut berujung kepada pembubaran salah satu ormas paling berpengaruh di Indonesia, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). HTI dianggap menyebarkan paham khilafah bukan tanpa alasan. Seperti contoh Muktamar Khilafah di GBK (Gelora Bung Karno) pada tahun 2013 lalu dan pembaiatan ribuan mahasiswa IPB untuk bersumpah setia menjadi anggota HTI serta menegakan khilafah di Indonesia. Pendukung HTI yang berjumlah masif tentu tidak menerima tindakan konklusif presiden dan menggugat Perpu ke Mahkamah Agung dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Yusril Ihza Mahendra, tonggak pergerakan penggugatan, walau sudah mengerahkan segala upayanya, pulang tanpa hasil. HTI pun resmi dibubarkan pada tanggal 19 Juli 2017. Kejadian tersebut yang kemudian menjadi titik mula hoax kebencian terhadap Jokowi, mulai dari anti-islam sampai tuduhan PKI telah ditelan oleh beliau.
Penyebaran hoax-hoax kemudian nampaknya berhasil membuat Jokowi khawatir akan elektabilitasnya. Bagaimana tidak, menurut survei SMRC (Saiful Mujani Research & Consulting) 5,1% rakyat Indonesia percaya bahwa Jokowi merupakan bagian dari PKI (Partai Komunis Indonesia). Kekhawatiran ini terlihat dari pilihan Jokowi dalam menentukan cawapres pada detik-detik terakhir pengumuman. Ma'ruf Amin yang merupakan Ketua Umum MUI dan tokoh besar NU diharapkan bisa menarik hati para nasionalis-religius dari kalangan muslim. Kebijakan yang dilakukan Jokowi dinilai tepat, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada bulan Maret 2019 Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 62,7% suara dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapatkan 31,9%.
Disisi lain, politik identitas juga tampak pada strategi kubu 02. Kubu 02 cenderung melakukan eksploitasi identitas agama sebagai alat untuk meraup suara. Mereka fokus dalam pergerakan massa dalam jumlah yang masif. Bermula dari Aksi 14 Oktober, ribuan demonstran turun ke jalan memprotes pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, mengenai ucapannya terkait surat Al-Maidah ayat 51 yang dianggap telah menistakan agama Islam. Habib Riziek Shihab yang memimpin gerakan tersebut sekaligus pimpinan FPI mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi apabila dalam 3 minggu kasus ini tidak diselesaikan. Tidak adanya pengawalan hukum yang jelas terhadap kasus Ahok membuat ormas-ormas Islam melakukan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 4 November 2016. Dari aksi ini, Presiden Joko Widodo melakukan konferensi pers di Istana Negara mengenai komitmen pemerintah dan institusi kepolisian untuk menuntaskan kasus penistaan agama. Tidak puas dengan sekedar komitmen, ormas-ormas Islam kembali melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut dinonaktifkannya Gubernur DKI Jakarta yaitu Ahok. Aksi tersebut menuliskan tinta sejarah di Indonesia karena berhasil mengumpulkan ratusan ribu hingga jutaan peserta dan kemudian dikenal sebagai Aksi 212 atau Aksi Bela Islam III.
Aksi 212 dan aksi-aksi bela Islam selanjutnya menjadi angin segar bagi Prabowo untuk mendulang suara dengan memanfaatkan rasa kekecewaan masyarakat terhadap pihak petahanan yang dianggap telah melindungi seorang "penista" dan memanfaatkan kuatnya identitas agama. Prabowo seolah hadir sebagai the new hope di tengah-tengah ketidakstabilan politik saat itu. Para ulama yang merupakan alumni dari Aksi 212 melakukan 2 kali Ijtima yang pada intinya mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Pada tanggal 16 September 2018, di Ijtima Ulama kedua yang dipelopori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dari sini semakin jelas arah gerakan dari aksi 212. Seruan Habib Riziek kepada massa reuni 212 pada tanggal 2 Desember di Monas tahun lalu untuk mendukung hasil ijtima ulama dan melarang memilih partai pendukung penista agama semakin memperkuat posisi Prabowo di kalangan pemilih muslim. "Aksi Bela Islam" yang selama ini digaungkan telah resmi berubah menjadi "Aksi Dukung Prabowo".
