Mohon tunggu...
Sindi RBella
Sindi RBella Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

saya mahasiswa ilmu politik.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Nasib IKN Pasca Jokowi

8 Desember 2023   10:35 Diperbarui: 8 Desember 2023   10:47 128
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Capres-Cawapres kini terbelah dalam program kerja melanjutkan IKN, baik dari ketiganya saling memperebutkan untuk menyelesaikan Pembangunan IKN. Pemerintah berkomitmen untuk menjamin keberlanjutan pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahun politik. Seluruh calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres) yang berkompetisi dalam pemilihan presiden 2024 mengklaim mendukung proyek IKN. Kini, pasangan capres dan cawapres (Prabowo-Gibran), (Ganjar-Mahfud), (Anies-Cak Imin) bertanggung jawab atas nasib proyek IKN ke depan.

Ganjar pranowo bergegas bukan hanya melanjutkan, tapi akan dipercepat. Dengan IKN sudah menjadi UU maka menurut ganjar siapapun nanti yang akan menang menjadi presiden maka harus tetap melanjutkan Pembangunan IKN Tersebut. Roby sebagai TPN pasangan ( Ganjar-Mahfud) memastikan sejumlah program kerja Presiden Jokowi akan diteruskan oleh ( Ganjar-Mahfud) jika terpilih. "Komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik", menurut paparan yang merupakan salah satu dari misi Ganjar-Mahfud, Mempercepat Pembangunan Ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah, disebutkan  komitmen untuk percepatan Pembangunan IKN.

"Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari" adalah dokumen visi dan misi yang disusun oleh Ganjar-Mahfud. Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN mencapai keseimbangan baru keadilan pembangunan adalah komitmen. Ronny P. Sasmita, analis senior dari Strategic and Economic Action Institution di Indonesia, menyatakan bahwa pembangunan IKN hanyalah legasi dari satu penguasa ke penguasa berikutnya. Menurutnya, karena IKN adalah proyek politik, dampak ekonominya yang paling signifikan datang dari sisi input. Dengan kata lain, pengaruh ekonominya yang akan timbul dari IKN harus menghitung jumlah modal yang dikeluarkan untuk membangun ibu kota baru. Namun, hal itu menghitung efek multiplier dalam jangka panjang masih agak sulit. Karena itu, IKN pada akhirnya akan hanya berfungsi sebagai ibu kota negara, bukan sebagai pusat aktivitas ekonomi.

Pertimbangan sosial-ekonomi, politik dan geografis adalah alasan umum untuk memindahkan ibukota. Dalam memeriksa pemindahan ibu kotanya, Indonesia mempertimbangkan ketiga faktor tersebut, berdasarkan pengalaman negara lain di seluruh dunia dan analisis dalam negeri. Pengalaman berbagai negara yang pindah ke ibu kota memberikan masukan dan refleksi yang dapat digunakan sebagai bahan analisis yang lebih tepat untuk mempelajari masalah Indonesia.

Bukan hanya Ganjar yang bergegas melanjutkan program kerja IKN, Namun Prabowo Subianto juga ingin meneruskan program yang telah dirancang oleh pak Jokowi. Proyek pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara dipastikan akan tetap lanjut jika pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 2024. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa segala tahapan pembangunan IKN yang telah dimulai era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan terbengkalai. Perpindahan Ibu kota yang awalnya berada di Jakarta ke Kalimantan Timur tersebut membutuhkan anggaran yang besar. Ia menegaskan dalam perkara ini Prabowo bertekad untuk menambah biaya pembangunan IKN. Saat ini, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan investasi masuk tahun ini sebesar Rp. 45 triliun. Nantinya investasi tersebut dapat direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur tahap pertama dan kedua.

Pemerintah saat ini berfokus untuk membuka pintu pendanaan dari investor lokal dan asing. Dengan bantuan pendanaan tersebut akan membantu Indonesia dalam menyelesaikan IKN. Pembangunan IKN diperkirakan akan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun. Namun proyek yang terbilang lama tersebut merupakan bagian dari Indonesia emas 2045. Peralihan IKN ke Kaltim merupakan proyek yang sangat besar dan kompleks. Namun, jika pembangunan ibu kota baru dilakukan dengan benar dan dengan partisipasi masyarakat yang lebih banyak, maka akan berdampak positif bagi Indonesia. Oleh karena itu, perlu diambil langkah yang tepat untuk membangun ibu kota baru dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Masyarakat harus dilibatkan dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan, agar transformasi IKN di Kaltim benar-benar dapat menjadi sukses besar bagi bangsa dan negara.

Begitu besar tekad Prabowo terhadap kelanjutan program kerja IKN, bukan hanya sekedar meneruskan saja namun Prabowo juga akan menambah biaya Pembangunan IKN. Menyenggol capres no 1 yaitu Anies Baswedan , apakah hanya Prabowo dan Ganjar saja yang bertekad untuk melanjutkan program IKN tersebut , ataukah Anies juga mempunyai keinginan yang sama ?

Sangat penting bagi pasangan capres-cawapres yang tidak terlalu identik dengan Jokowi untuk menghindari tekanan politik dari pihak yang saat ini memegang kekuasaan. Sebagai contoh, Anies-Imin, yang hanya mendukung secara normatif, "hanya untuk melaksanakan Undang-Undang IKN." Dalam beberapa kesempatan, Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, tampaknya tidak ingin melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, juga dikenal sebagai IKN, di Kalimantan Timur yang sedang dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Akhir-akhir ini, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan bahwa pembangunan IKN dapat menyebabkan ketimpangan baru.

Anis Baswedan melontarkan jawaban ketia ia ditanya tentang kelanjutan program IKN "Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? karena itu menciptakan kota baru yang selaras dengan lingkungan sekitarnya. Dia menyatakan bahwa pembangunan harus dilakukan di setiap wilayah Indonesia jika pemerintah ingin mencapai pemerataan. Namun, untuk IKN, pembangunan hanya dilakukan di satu kota, sehingga tidak ada sinkronisasi antara tujuan dan pelaksanaannya. Dia mengatakan bahwa jika ingin meratakan ekonomi, lebih baik membangun kota kecil di seluruh Indonesia menjadi kota menengah dan kota menengah menjadi besar daripada membangun satu kota di tengah hutan. Dia menyatakan bahwa ini menjadi masalah dan akan menyebabkan ketimpangan baru. Bisa dilihat bahwa disini Ganjar dan Prabowo lah yang semangat untuk melanjutkan program yang telah dirancang oleh Presiden Jokowi tersebut. Begitulah tanggapan para capres ketika disinggung tentang kelanjutan program IKN apalagi mendekati pemilu yang semakin memanas.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun