Belakangan ini, kenaikan UKT di beberapa universitas Indonesia memicu reaksi keras dari mahasiswa, orang tua, dan khalayak ramai.
Â
Banyak yang mempertanyakan alasan di balik kenaikan UKT dan bagaimana dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya bangkit setelah pandemi COVID-19. Kenaikan UKT dianggap oleh banyak pihak sebagai kebijakan yang kurang peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kekhawatiran ini menimbulkan ketegangan antara pihak universitas dan mahasiswa.
Sebagai respons terhadap protes mahasiswa, beberapa universitas mencoba menjelaskan mengenai kenaikan UKT terjadi tanpa sebab. Peningkatan biaya tersebut digunakan untuk menutupi biata operasional yang terus meningkat, seperti peningkatan gaji dosen, pemeliharaan fasilitas kampus, dan investasi pada teknologi pendidikan. Univesitas juga mengklaim bahwa kenaikan UKT penting untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan yang diharapkan akan menguntungkan mahasiswa dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Tjitjik di Kantor Kemendikbud Risitek pada Rabu (15/4/2024)
"Ini kebutuhan biaya untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam upaya menjaga mutu untuk memenuhi standar mutu minimal."
Walaupun sudah dijabarkan penyebab kenaikan UKT, argumen tersebut belum dapat diterima dengan baik oleh publik. Mereka merasa alasan yang diberikan oleh universitas tidak cukup transparan dan kenaikan UKT sering kali terjadi tanpa pemberitahuan yang jelas. Mahasiswa menuntut agar universitas lebih terbuka mengenai rincian anggaran dan bagaimana dana UKT digunakan. Mereka ingin memastikan bahwa uang yang mereka bayarkan benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk keperluan yang tidak penting. Selain itu, kenaikan UKT juga dianggap menambah beban finansial bagi mahasiswa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Meskipun beberapa universitas telah menyediakan skema bantuan keuangan dan beasiswa, banyak yang merasa bahwa skema tersebut belum cukup untuk menutupi kenaikan biaya yang signifikan. Akibatnya, beberapa mahasiswa terpaksa harus bekerja part-time untuk mencari sumber dana tambahan yang dapat mengganggu fokus belajar. Sebagai bentuk respon atas masalah tersebut, universitas harus bisa menjamin keterbukaan informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana UKT kepada mahasiswa dan orang tua. Pemerintah juga harus ikut andil dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan agar universitas tidak terlalu bergantung pada UKT sebagai sumber utama pendanaan.
Universitas harus lebih peduli terhadap kondisi ekonomi mahasiswa. Skema pembayaran dapat dibuat lebih fleksibel dengan sistem cicilan atau pengurangan biaya bagi mahasiswa yang kesulitan finansial. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah perluasan program beasiswa dan bantuan keuangan lainnya. Universitas harus dapat memastikan bahwa informasi mengenai program-program tersebut mudah diakses oleh semua kalangan mahasiswa. Universitas juga perlu membuka forum yang memungkinkan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan masukan yang mereka miliki. Dengan keterlibatan mahasiswa, universitas dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak.
Dalam jangka Panjang, perlu adanaya reformasi sistem pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia. Pendekatan yang lebih holistik harus diterapkan untuk memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan tinggi. Pada dasarnya, pendidikan adalah hak setiap warga negara dan investasi untuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, kenaikan UKT harus dipertimbangkan dengan hati-hati, dan harus dipikirkan dampaknya terhadap aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan daya saing global dapat tercapai.
Secara keseluruhan, kenaikan UKT tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga isu sosial yang akan mempengaruhi aksesibilitas pendidikan bagi banyak mahasiswa. Oleh karena itu, transparansi, partisipasi mahasiswa, dan kebijakan yang responsif terhadap kondisi ekonomi harus menjadi prioritas utama dalam menangani masalah ini. Universitas dan pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan tinggi berkualitas tanpa harus terbebani oleh biaya yang tidak terjangkau.
Oleh: Belize Salsabila
