Dalam kamus politik di indonesia salah satu kosa kata yang populer selain money politik adalah politik transaksioanal, yang sering di pahami oleh banyak orang bahwa setiap keputusan politik yang di ambil anda dapat apa dan saya dapat apa.
apalagi untuk setiap keputusan yang nilai politik dan sosialnya tinggi, seperti kenaikan BBM misalnya, kalau penguasa gagal dalam mendapatkan dukungan tentu penguasa akan malu karena kebijakannya tidak di dukung oleh DPR sebagai representasi rakyat, artinya kalau gagal mendapatkan dukungan dari DPR berarti gagal secara politik mendapatkan dukungan dari rakyat.
pada APBNP kali ini pemerintah kembali mengagarkan 155 milyar untuk membantu lapindo untuk mengatasi dampak dari lumpur lapindo dan ini yang kedua kali dimana sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan bantuan.
sulit mungkin untuk mencaari fakta hubungan antara bantuan 155 milyar denagn sikap politik golkar terhadap kenailan BBM. tapi kalau dilihat dari sejarah mungkin penjelasan itu sedikit terbu ka dimana PT Minarak Lapindo ada kaitannya dengan ketua Golkar sekarang, dan kasus lumpur Lapindo akan menjadi sandungan tersendiri baga pencalonan ketuanya menuju RI 1, tapi bila masyarakat trdampak korban lapindo mendapatkan kompensasi dari atas musibah yang terjadi mungkin, tidak menjadikan anti pati terhadap upaya ARB untuk menjadi RI 1, sehingga masalah lapindo harus selasai terkait dengan ketidak puasan publik korban lumpur lapindo.
setidaknya dana 155 milyar yanng di keluarakan oleh pemerintah bisa mempercepat penyelesaian masalah bagi para koeban lumpur lapindo.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
