Jaringan Rakyat Miskin Kota: Katalisator Perubahan Kebijakan Publik di Jakarta

            Hingga saat ini, Jakarta masih menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan sosial negara kita. Akan tetapi, di balik laju perkembangannya, tentu kota ini menghadapi berbagai masalah ketimpangan sosial yang selayaknya masih menjadi fokus perhatian pemerintah. Salah satu aktor dari kalangan masyarakat yang berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial dan akses masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang merata adalah JRMK atau Jaringan Rakyat Miskin Kota. Artikel ini membahas bagaimana keberadaan JRMK memengaruhi upaya pemerataan akses masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan diupayakan oleh pemerintah Jakarta, baik dalam lingkup perumahan, pendidikan, layanan kesehatan, maupun infrastruktur dasar.

            JRMK merupakan organisasi yang terdiri dari kelompok masyarakat miskin kota yang berjuang untuk mengakses hak-hak dasar mereka. Organisasi ini dibentuk untuk merespons ketidakadilan sosial dengan berfokus pada beberapa isu utama. Misalnya perumahan layak, mereka menuntut pengakuan legal atas permukiman informal dan perbaikan infrastruktur kampung yang mereka tempati agar tidak mengalami penggusuran satu pihak. Lalu akses terhadap layanan dasar seperti mendapatkan hak atas air bersih, listrik, dan fasilitas sanitasi yang memadai. Pendidikan untuk semua, JRMK mendorong pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin. Mereka juga memperjuangkan akses layanan kesehatan yang terjangkau. Melalui advokasi dan kolaborasi, JRMK tidak hanya memperjuangkan hak-hak tersebut tetapi juga mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

            Kampung Akuarium merupakan salah satu simbol perjuangan JRMK. Setelah penggusuran tahun 2016, JRMK mengadvokasi pembangunan ulang Kampung Akuarium dengan pendekatan berbasis komunitas. Keberhasilan ini memengaruhi kebijakan pemerintah terkait kampung deret, yang memberikan tempat tinggal layak bagi warga miskin kota. Selain itu, melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, JRMK pernah membantu mengidentifikasi kebutuhan air bersih di Kampung Pulo. Program ini berkontribusi pada penyediaan fasilitas air bersih yang lebih merata di wilayah tersebut. Di Bukit Duri, perjuangan JRMK mendorong pemerintah untuk menyediakan beasiswa bagi anak-anak korban penggusuran juga berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi anak-anak dari keluarga miskin.

            JRMK mendorong masyarakat miskin kota untuk terus berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam dialog kebijakan dan membantu memastikan bahwa kebutuhan mereka diakomodasi dalam perencanaan kebijakan pemerintah. Dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, mereka senantiasa bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa program-program yang dijanjikan benar-benar sampai kepada masyarakat miskin. JRMK mengaplikasikan prinsip keadilan sosial dengan menuntut redistribusi sumber daya kota untuk mengurangi ketimpangan. Hal ini sejalan dengan teori keadilan distributif yang menekankan bahwa kelompok rentan harus menjadi prioritas dalam alokasi sumber daya publik. Keberhasilan JRMK dalam memengaruhi kebijakan pemerataan akses tidak lepas dari kemampuannya memobilisasi sumber daya, baik dari komunitas lokal maupun dukungan eksternal, termasuk LSM dan media.

            Keberadaan JRMK memberikan dampak positif terhadap pemerataan akses di Jakarta. Organisasi ini menjadi jembatan antara masyarakat miskin kota dan pemerintah yang berfungsi untuk memastikan bahwa suara mereka terdengar dan kebutuhan mereka dipenuhi. Dalam jangka panjang, pendekatan berbasis komunitas seperti yang dilakukan JRMK dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. JRMK adalah bukti nyata bahwa masyarakat miskin kota dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong pemerataan akses hak-hak dasar masyarakat yang terjebak dalam sector informal. Dengan memperjuangkan hak-hak dasar seperti perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan, JRMK telah menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dapat mengurangi ketimpangan sosial. Keberadaan JRMK bukan hanya penting bagi masyarakat miskin kota, tetapi juga bagi Jakarta secara keseluruhan sebagai kota yang lebih adil dan inklusif.