Urgensi Penegakan Hukum di Wilayah Pesisir Indragiri Hilir

Wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, menyimpan tantangan besar dalam hal penegakan hukum. Berbagai pelanggaran hukum yang terjadi, seperti kerusakan lingkungan, praktik perikanan ilegal, dan konflik lahan, mengancam keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan sawit secara ilegal menjadi persoalan serius. Selain menyebabkan kebakaran hutan, praktik ini merusak ekosistem mangrove yang berfungsi melindungi pesisir dari abrasi. Abrasi yang terjadi kini telah menggerus garis pantai dan mengancam permukiman masyarakat pesisir. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan sering kali tidak berjalan efektif, meninggalkan kesan bahwa pelanggaran ini sulit dikendalikan.

Selain itu, praktik perikanan ilegal seperti penggunaan pukat harimau atau alat tangkap destruktif lainnya masih marak di perairan Indragiri Hilir. Hal ini mengakibatkan penurunan populasi ikan, merusak terumbu karang, dan merugikan nelayan tradisional. Meski ada peraturan yang melarang, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat aktivitas ini tetap terjadi.

Konflik kepemilikan lahan di wilayah pesisir Indragiri Hilir merupakan masalah kronis yang tak kunjung selesai. Ketidakjelasan batas wilayah antara masyarakat adat, petani, dan korporasi perkebunan sering kali memicu sengketa yang sulit diselesaikan. Lemahnya administrasi pertanahan dan rendahnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum semakin memperparah situasi ini.

Penyelesaian persoalan hukum di wilayah pesisir Indragiri Hilir memerlukan langkah terpadu, seperti:

1. Penguatan penegakan hukum, dengan peningkatan kapasitas aparat serta pengawasan berbasis teknologi untuk mendeteksi pelanggaran secara dini.
2. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, agar mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan.
3. Peningkatan transparansi dan penyelesaian konflik lahan, melalui pembaruan data administrasi pertanahan dan mediasi berbasis hukum adat yang adil.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, seperti pengembangan usaha mikro berbasis kelautan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Penegakan hukum yang adil dan konsisten adalah kunci untuk menjaga keindahan dan kelestarian pesisir Indragiri Hilir. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama dalam membangun wilayah pesisir yang patuh hukum, lestari, dan sejahtera. Dengan komitmen bersama, Indragiri Hilir dapat menjadi contoh wilayah pesisir yang berhasil mengatasi tantangan hukum dan lingkungan secara berkelanjutan.