Reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 membawa harapan besar bagi perbaikan sistem pemerintahan dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Namun, meskipun berbagai janji reformasi telah dicanangkan, pelanggaran HAM tetap lestari hingga hari ini. Artikel ini akan mengulas mengapa pelanggaran HAM masih terus terjadi di Indonesia, meskipun berbagai janji reformasi telah diumbar.
Pelanggaran HAM di Era Reformasi
Pelanggaran HAM di Indonesia mencakup berbagai bentuk, mulai dari kekerasan terhadap kelompok minoritas, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga kekerasan oleh aparat keamanan. Meskipun reformasi telah berhasil menggulingkan rezim otoriter dan membawa Indonesia ke era demokrasi, banyak permasalahan HAM yang belum terselesaikan.
Kekerasan terhadap Kelompok Minoritas
Kelompok minoritas di Indonesia, termasuk etnis dan agama tertentu, seringkali menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Contohnya, kasus kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah, Syiah, dan etnis Papua yang seringkali diabaikan oleh penegak hukum. Janji reformasi untuk melindungi semua warga negara tampak tidak sepenuhnya terlaksana.
Pembatasan Kebebasan Berpendapat
Meskipun konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berpendapat, dalam praktiknya, banyak aktivis, jurnalis, dan warga biasa yang menghadapi intimidasi dan kriminalisasi karena menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering digunakan untuk membungkam suara kritis.
Kekerasan oleh Aparat Keamanan
Kasus kekerasan oleh aparat keamanan, termasuk polisi dan militer, masih sering terjadi. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya akuntabilitas membuat pelanggaran oleh aparat seringkali tidak dihukum. Ini menunjukkan bahwa reformasi di sektor keamanan masih jauh dari harapan.
Faktor Penyebab Pelanggaran HAM Tetap Lestari
Budaya Impunitas
