Tetapi karena goreng-gorengan politik, DPR meminta proses pemilihan Dirut dihentikan.
Kemudian kelompok ilegal bernama Komisi Penyelamat memainkan lobi. Mereka punya waktu untuk melakukan manuver. Termasuk meminta Dewas mundur.
Pemecatan Dewas tentu ada prosedur hukumnya. Tidak bisa asal disuruh mundur. Itu namanya tabiat preman. Jika hanya karena kasus pemecatan Helmy, permintaan itu salah sasaran. Syaratnya tidak terpenuhi.
Tapi itu sebenarnya tidak penting dibahas. Karena itu sudah menjadi bagian dari intrik politik. Yang paling dicemaskan di sini adalah nasib karyawan TVRI itu sendiri. Mereka yang namanya dijual oleh Komite Penyelamat. Sekarang ini mereka terkatung-katung.
Dengan berlarut-larutnya kasus ini, tunjangan kinerja karyawan akan digantung. Sampai ada Dirut definitif yang menekennya. Yang kedua, telah terjadi polarisasi di antara karyawan TVRI. Dan ini tidak baik bagi iklim lembaga.
Persoalan selanjutnya, kinerja TVRI jelas merosot karena kegaduhan yang berlarut-larut ini. Lembaga penyiaran publik itu telah menjelma palagan pertarungan politik. Mereka tidak lagi fokus berkarya. Tapi main lobi-lobian. Main kubu-kubuan.
Politisasi karyawan ini mirip yang dilakukan oleh Wadah Pegawai KPK. Kelompok yang tak punya kedudukan hukum, tapi ingin mengurusi semuanya. Termasuk turut campur dalam pemilihan pimpinan KPK.
Orang-orang ini menjual nama karyawan. Lalu melakukan lobi-lobi agar ikut menikmati kekuasaan. Tiba-tiba saja mereka punya power yang luar biasa untuk menekan siapa saja. Entah diberi mandat oleh siapa.
Pola yang sama hendak dipakai untuk mengacak-acak TVRI. orang-orang kurang kerjaan ini sedang mengail di air keruh. Dengan cara menjual karyawan TVRI.
Kelompok ilegal yang menamakan diri sebagai Komite Penyelamat TVRI berhentilah menjual nama karyawan. Jangan mempolitisir mereka. Biarkan TVRI tetap sebagai Lembanga Penyiaran Publik, bukan ajang untuk main politik.
Bayu Geni
