ASN dan Hak Memilih

Aparat sipil negara(asn) dahulu dikenal sebagai pegawai negeri sipil(pns). pada masa orde baru,  asn bagian dari golkar.  di golkar ditampung dalam jalur b(birokrasi).

ketika jaman berganti,  asn pun sudah tidak lagi menjadi bagian golkar.  loyalitas tunggal hanya ke NKRI. pilihan politiknya pun diserahkan ke masing-masing individu asn.

asn, kini dilarang menjadi anggota parpol.  bahkan menjadi simpatisan pasif pun juga dilarang. asn harus netral.  ini di level peraturan.

seiring berkembangnya medsos,  kini mudah ditemui asn yang condong ke parpol atau kandidat tertentu. ada yang menjadi pihak "garis keras" ke petahana dan menyerang pihak lawan.  ada yang di pihak lawan dan sibuk menyerang petahana.

kondisi demikian,  sesungguhnya "kurang sehat".    karena asn adalah bagian dari yang mengeksekusi keputusan, siapa pun kepala pemerintahannya. kepala pemerintahan yang setiap masa silih berganti.

sementara di sisi lain, tni dan polri, yang juga aparat negara,  juga dituntut netral. bahkan anggota tni/polri, kehilangan hak memilih.  apa asn juga harus seperti tni/polri, supaya tetap netral..... entahlah.... mesti bertanya pada rumput yang bergoyang.

ditulis pada perjalanan ka senja utama solo,  relasi pasar senen-solobalapan